Pemprov Gorontalo akan Beri Beasiswa 
kepada Atlet Berprestasi

Ahad, 16 Maret 2003
Gorontalo-ROL-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan memberikan beasiswa bagi atlet berprestasi melalui program "Goverment School", sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap potensi olahraga di daerah itu. 

Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad selaku ketua umum KONI setempat, Sabtu (15/03/03) di Gorontalo, mengatakan, kebijakan itu diambil setelah Pemprov mendapat informasi banyak atlet berprestasi di Gorontalo tidak mampu melanjutkan sekolah karena tersandung masalah biaya. 

Program Goverment School ini, kata Fadel, tidak hanya untuk para atlet berprestasi, melainkan juga akan diberikan kepada putra-putri Gorontalo yang memiliki kemampuan akademik, tetapi menghadapi kendala biaya pendidikan karena berasal dari keluarga miskin.

"Setiap atlet berprestasi akan disekolahkan dengan biaya pemerintah, juga putra-putri yang memiliki prestasi akademik tetapi berasal dari keluarga miskin akan kita bantu, "ujar Gubernur Fadel Muhammad. ant/abi 

Bursa Walikota Gorontalo Semakin Ramai

Ahad, 16 Maret 2003
Gorontalo-ROL-- Bursa Walikota Gorontalo periode 2003 - 2008 semakin ramai dengan bermunculan sejumlah nama dari berbagai kalangan legislatif, birokrasi, dan kalangan pengusaha di daerah itu. 

Pemantauan ANTARA di Kota Gorontalo sejak sepekan hingga Ahad (16/03/03), setelah diadakan penjaringan aspirasi dari masyarakat, bermuncul nama-nama yang masyarakat pantas memimpin ibu kota Provinsi Gorontalo itu. 

Sejumlah nama itu antara lain, Nurdin Monoarfa (Ketua DPRD Kota Gorontalo), Medi Botutihe (Walikota Gorontalo), Gusnar Ismail (Wagub Gorontalo), Tony Yunus (Wakil Ketua PDIP Gorontalo), Feryyanto Mayulu (Ketua PAN Kota Gorontalo), Idris Rahim (Asisten I Provinsi Gorontalo). 

Wakil Ketua DPD I Golkar Gorontalo, Amir Piola Isa mengatakan, bahwa yang layak untuk menjadi pimpinan Kota Gorontalo untuk masa akan datang adalah tokoh muda yang pintar dan diterima rakyat. 

Namun, kata Amir, banyak tokoh muda berpotensi di Kota Gorontalo tetapi berada di luar sistem, sehingga perlu masuk partai agar ada "kendaraan" politik untuk ikut bertarung dalam suksesi Walikota Gorontalo pada pertengahan tahun 2003 ini. Menurut dia, melihat kondisi yang ada saat ini bahwa aspirasi rakyat masih berkeinginan untuk menampilkan generasi tua untuk menjadi walikota tetapi harus didampingi tokoh muda sebagai wakilnya. 

Dia mengingatkan agar dalam menghadapi suksesi nanti masyarakat jangan terpengaruh oleh isu-isu yang merugikan terutama para kader Partai Golkar sehingga tidak akan merugikan partai untuk masa depan.

"Sesama kader Golkar harus memelihara persatuan dan kesatuan demi nama baik partai," kata Amir yang juga Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. ant/abi 

PPP Reformasi Gorontalo 
Sambut Baik Penggantian Nama

Sabtu, 15 Maret 2003
Gorontalo-ROL-- Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reformasi Provinsi Gorontalo menyambut baik rencana penggantian nama dan lambang partai tersebut. 

"Kami mematuhi Undang-Undang Partai Politik bahwa partai peserta Pemilu tidak diperkenankan menggunakan nama dan lambang yang sama, "kata Wakil Sekretaris DPW PPP Reformasi Provinsi Gorontalo, Ismail Pelu, di Gorontalo, Sabtu (15/03/03). 

Menurut Ismail Pelu, rencana perubahan nama dan tanda gambar partai tersebut sudah dijadwalkan dalam Muktamar Nasional PPP Reformasi pada tanggal 5 - 6 April 2003 di Jakarta. 

Berdasarkan berbagai aspirasi dari anggota partai telah berkembang beberapa nama, antara lain Partai Bintang Reformasi, Partai Perjuangan Reformasi, dan Partai Barisan Reformasi.

"Terserah dari hasil putusan muktamar nanti nama mana akan dipakai, "kata Ismail Pelu, sambil menambahkan, kami di daerah tetap mendukung hasil muktamar tersebut. 

Mengganti nama dan lambang partai dengan pertimbangan agar partai yang dipimpin Dai sejuta umat, Zainuddin MZ, bisa terdaftar pada Departemen Kehakiman dan HAM untuk ikut pemilihan umum (pemilu) 2004. 

Ismail Pelu mengatakan, sangat optimis akan meraih suara sebanyak mungkin di Provinsi Gorontalo pada Pemilu 2004, karena partai tersebut selalu memperjuangkan kepentingan hidup rakyat kecil. ant/mim 

Penduduk Gorontalo Meningkat Secara Signifikan

Jumat, 14 Maret 2003
Gorontalo-ROL-- Pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo selang tahun 2000 sampai 2002 meningkat secara signifikan, terutama di Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan jasa.

Wakil Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail selaku Ketua PMI Provinsi Gorontalo, Jumat (14/03/03) di Gorontalo, mengatakan, pada tahun 2000 jumlah penduduk mencapai 840.386 jiwa, saat ini meningkat hampir mencapai 900.000 jiwa. 

Pertumbuhan penduduk di Kota Gorontalo semula 134.572 jiwa (2000) mengalami peningkatan sebesar 7,4 % per tahun, sedangkan penduduk Kabupaten Gorontalo semula 543.435 jiwa naik 1,64 % per tahun, dan Kabupaten Boalemo semula 192.795 jiwa meningkat 1,97 %  per tahun.

Meskipun jumlah penduduk Provinsi Gorontalo cenderung meningkat setiap tahun, tetapi sampai dengan tahun 2002 masih terdapat 37.572 rumah penduduk tidak layak huni dengan konstruksi lantai tanah, tidak memiliki WC, dan tidak terjangkau pelayanan air bersih dan kesehatan.

Jumlah rumah penduduk tidak layak huni itu, menurut Gusnar Ismail, 11.736 buah terdapat di Kabupaten Boalemo, 24.543 buah di Kabupaten Gorontalo, dan 1.293 buah di Kota Gorontalo, yang berpotensi mendatangkan berbagai jenis gangguan kesehatan, di antaranya diare, malaria, dan penyakit kulit. 

Sampai tahun 2002 juga masih terdapat 5.838 KK mendiami daerah rawan banjir, 1.871 KK tinggal di daerah rawan longsor, belum termasuk yang berdiam di daerah rawan gempa bumi dan angin topan, tersebar di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo. 

Guna mengantisipasi kondisi buruk yang terjadi akibat meningkatnya jumlah penduduk dan kondisi daerah rawan bencana, Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan meningkatkan crisis center untuk maksud tersebut. 

Kegiatan yang dilakukan secara periodik dalam dua tahun terakhir ini meliputi pembangunan pos P3K di lokasi keramaian (terminal dan pasar), bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan cuma-cuma, sunatan massal, pelayanan panti asuhan, pengadaan sembako,  hygienis kids, serta pemberian santunan kepada masyarakat kurang mampu. 

PMI Provinsi Gorontalo kini diperkuat 120.443 anggota Palang Merah Remaja (PMR), 413 orang pelatih, 68 orang Satgas, 31 orang TSR, dan 45 KSR tersebar di tiga dati II kota dan kabupaten se-Provinsi Gorontalo. 

Gusnar Ismail menyatakan, PMI Provinsi Gorontalo menjalin kerjasama dengan Palang Merah Belanda (Nederland Red Croos) dan International Federation Red Cross (IFRC) untuk penyelenggaraan kegiatan palang merah berbasis masyarakat dalam penanggulangan daerah kumuh, kesehatan masyarakat, sanitasi, dan air bersih di wilayah Provinsi Gorontalo. ant/abi 

Gorontalo Menjadi Benteng Kebudayaan Islam

Kamis, 13 Maret 2003
GORONTALO--ROL-- Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menyatakan, Provinsi Gorontalo dapat menjadi salah satu daerah yang patut diandalkan sebagai benteng kebudayaan Islam di Indonesia karena karakteristik masyarakatnya menempatkan kedudukan adat bersendikan agama dalam kehidupan.

Ketika membuka dialog Nasional Kebudayaan Islam yang dilaksanakan Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia (Imbasadi) IKIP Negeri Gorontalo, Rabu (12/3/03), Fadel mengingatkan, sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Gorontalo harus mampu menampilkan diri sebagai contoh daerah yang berbudaya Islami di tanah air.

Menurutnya, kelebihan yang dimiliki Gorontalo dibandingkan daerah lain di sekitarnya, karena masyarakatnya mampu mempertahankan falsafah hidup 'adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah' peninggalan para leluhur. 

Dialog nasional kebudayaan Islam ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagaran baru dalam konteks pengembangan budaya Islam yang dapat dijadikan acuan. ''Tidak hanya bagi daerah Gorontalo sendiri, melainkan juga bagi daerah lain di KTI.''

Di tempat terpisah, Gubernur menyerahkan bantuan peralatan laboratorium senilai Rp100 juta kepada Universitas Gorontalo di Limboto, Kabupaten Gorontalo. ant  

TV Mini Infokom Pemda Kota Gorontalo 
Segera Mengudara

Rabu, 12 Maret 2003
Gorontalo-RoL-- Pemerintah Kota Gorontalo terus melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakatnya menyusul akhir Maret 2003 nanti Televisi Mini Dinas Infokom di daerah tersebut  segera mengudara. 

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Gorontalo, Irwan Hamzah, di Gorontalo, Rabu (12/03/03) mengatakan, dalam pelaksanaan uji coba nanti siaran TV Mini akan mengudara 15 hingga 20 menit, tetapi Pemda terus mengusahakan agar beberapa bulan nati bisa ditingkatkan siarannya. 

Menurut dia, siaran yang akan disampaikan melalui TV Mini tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menerima berbagai informasi, di samping sebagai media komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat. 

Secara kualitatif siaran ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo. 

Dia menambahkan, dalam era keterbukaan sekarang ini masyarakat selalu mengharapkan informasi aktual, dan Pemerintah dengan mudah menyosialisasikan program melalui media kepada masyarakat. "Jika ada program Pemerintah dalam berbagai bidang, maka masyarakat langsung bisa mengetahui melalui media TV Mini tersebut," kata Irwan. 

Dia mengatakan siaran yang akan dipancarkan kepada masyarakat di Ibu Kota Provinsi Gorontalo tersebut nanti akan dapat direlai tiga kali dalam sepekan, yakni Selasa, Kamis dan Sabtu mulai pukul 19.00 wita. ant/abi

Bank Mandiri Siapkan KKP 
di Provinsi Sulut dan Gorontalo Rp 11 Miliar

Selasa, 11 Maret 2003
Manado -ROL--Bank Mandiri Manado menyiapkan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) tahun 2003 sebesar Rp 11 miliar, masing-masing untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rp 6 miliar dan Provinsi Gorontalo Rp 5 miliar. 

Kepala Cabang Utama (Hub Manager) Bank Mandiri Manado, Blasius Haryanto, di Manado, Selasa (11/03/03),  mengatakan, dana KKP ini dapat disalurkan setiap saat, tinggal menunggu permintaan dari kelompok tani di ke dua daerah tersebut. 

"Kami menyiapkan dana tersebut anytime 'kapan saja'  asal saja kelompok tani yang bermohon itu benar-benar baik," kata Blasius yang didampingi Prapto Nugroho, Commercial Manager Bank Mandiri Manado. 

Dijelaskan bahwa KKP disalurkan dalam dua bentuk, yakni KKP eks -Kredit Usaha Tani (KUT) untuk penanaman padi, jagung, kedelai, ketela rambat, ketela pohon, serta KKP non-KUT yang akan diberikan kepada koperasi penampung hasil panen petani. 

Kedua jenis KKP ini, kata Blasius, berbeda bunga kredit dan jangka waktu pengembaliannya, untuk KKP eks- KUT bunga 12 % dengan jangka waktu pengembalian satu tahun, sedangkan KKP non-KUT bunga 16 % dikembalikan koperasi penerima sesuai dengan perhitungan bank. 

Mengenai cara pengajuan KKP, dikatakan petani mengisi formulir, kemudian menyerahkan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui petugas penyuluh lapangan dan ketua kolompok. 

Dana tersebut akan cair setelah perjanjian kredit ditandangani oleh petani dan dikembalikan kepada pihak bank, kontrak kerja sama antara bank dan PPL telah ditandatangani, serta telah melunasi KKP musim tanam sebelumnya, kalau ada. 

Tahun 2002 Bank Mandiri menyalurkan KKP sebesar Rp1,86 miliar masing-masing untuk Gorontalo Rp 1,7 miliar, dan untuk Ternate (Maluku Utara) sebesar Rp160 juta. Jumlah tersebut disalurkan kepada 425 petani di 25 kelompok tani di Gorontalo dan 80 petani di empat kelompok tani di Ternate, Maluku Utara ant/rambe 

Dua Kabupaten Baru di Provinsi Gorontalo 
Resmi Beroperasi April 2003

Selasa, 11 Maret 2003
Gorontalo-ROL-- Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, menyatakan, dua kabupaten baru di provinsi itu -- Bonebolango dan Pohuwato -- resmi operasional April 2003 berikut pelantikan penjabat bupatinya tinggal menunggu keputusan Mendagri.

Menjawab ANTARA di Gorontalo, Selasa(11/03/03), Fadel menjelaskan, dua kabupaten baru itu dan  pelantikan penjabat bupati, masih menungggu penomoran di Departemen Dalam Negeri serta penandatanganan undang-undang tentang pembentukan kabupaten itu oleh Presiden Mengawati Soekarnoputri. 

"Akhir Maret ini saya akan ke Jakarta dan bisa dipastikan bulan April nanti kabupaten baru itu sudah efektif berjalan dan sudah ada penjabat bupatinya, sehingga pekerjaan pemerintahan dan pembangunan di kedua daerah baru itu dapat berjalan," katanya. 

Fadel belum menyebutkan secara tegas calon penjabat bupati di kedua daerah itu, tetapi mengakui pihaknya telah mengusulkan mantan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Drs. Ismet Mile, M.M., untuk Pjs. Bupati Bonebolango dan Sekda Kabupaten Boalemo, Drs. Jahja K.Nasib, untuk Pjs. Bupati Pohuwato. 

Kabupaten Bonebolango mencakup wilayah empat kecamatan (Bonepantai, Kabila, Suwawa, dan Tapa), sebagai pemekaran dari Kabupaten Gorontalo, sedangkan Kabupaten Pohuwato mencakup empat kecamatan (Lemito, Marisa, Popayato, dan Randangan), di wilayah perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Boalemo. ant/abi  

Bank Syariah Mandiri (BSM)
Segera Hadir di Gorontalo

Sabtu, 08 Maret 2003
GORONTALO-- ROL--Beberapa bank konvensional sudah lama bermunculan di daerah Gorontalo yang sejak dua tahun lalu menjadi provinsi. Namun, dengan penduduk 99 % Muslim, daerah yang sedang mengembangkan Program Agropolitan dan Etalase Perikanan ini, sangat membutuhkan kehadiran lembaga keuangan berbentuk bank syariah.

''Di Gorontalo harus ada bank syariah,'' tegas Gubernur Gorontalo, H Fadel Muhammad, kepada Republika di kediaman resminya, Kamis (6/3/03). Fadel, yang dikenal sebagai konglomerat nasional, mengaku sudah sering bolak-balik ke Jakarta untuk melobi lembaga-lembaga keuangan berbasis syariat Islam agar mau mendirikan bank syariah di Gorontalo. 

Salah satunya yang mungkin berhasil digaet adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). ''Mudah-mudahan tahun ini bank syariah yang didambakan masyarakat Gorontalo bisa segera hadir. Saya sudah bicara dengan dirut dan direksi Bank Syariah Mandiri,'' jelasnya.

Dikatakan Fadel, kendala pendirian bank di Gorontalo termasuk untuk menarik minat bank syariah, karena masih melihat kehidupan bisnis di daerah ini 'belum jadi'. Padahal, menurut dia, dengan menjadi provinsi, Gorontalo kini sedang menggeliat untuk memiliki prospek ekonomi yang cerah, antara lain, dengan dicanangkannya program unggulan Agropolitan dan Etalase Perikanan tadi.

Khusus Program Agropolitan, menurut Fadel, memberikan titik berat pada pembudidayaan tanaman jagung. Berbagai varietas unggul jagung kini marak ditanam di daratan Gorontalo dengan luas areal di atas 60.000 hektare.

Pada dua kali panen sejak pencanangan Program Agropolitan berbasiskan jagung, produksi panennya mencapai 134.121 ton (2002) dan 262.685 ton (awal 2003). Pada musim panen berikutnya sekitar akhir Maret atau awal April 2003 nanti, produksi jagung tersebut diperkirakan bisa mencapai 300.000 ton.

Jagung, kata Fadel, punya sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Masyarakat di sana sudah lama terbiasa menanamnya karena merupakan makanan pokok kedua setelah padi. Olahan khas dari jagung seperti binte biluhuta atau milu siram sangat popular sebagai santapan yang cukup mengundang selera.

Program 'jagungisasi' sekarang ini tidak mengkhawatirkan Fadel akan menimbulkan kelebihan produksi yang berakibat pada jatuhnya harga. ''Kami membuat program ini tentunya didahului dengan membuka akses pasar. Jadi, jagung kami tidak hanya dikonsumsi warga Gorontalo, melainkan dijual ke daerah lain di Indonesia dan luar negeri,'' kata gubernur yang pengusaha itu. zam  

Analisis Kegiatan Ekspor 
Provinsi Gorontalo Tahun 2002

Jumat, 28 Februari 2003
Gorontalo, GP Online--Secara umum kegiatan ekspor Gorontalo masih didominasi oleh program non-unggulan, yang belum banyak tersentuh oleh pemerintah. Angkanya menunjukan perkembangan yang sangat menonjol setiap tahunnya. 

Sementara itu, untuk sektor perikanan, produksi ikan tuna yang menjadi komoditas unggulan di program etalase menunjukan penurunan yang sangat tajam antara tahun 2001 ke 2002.

Data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal (Diperindag-PM) Provinsi Gorontalo, menyangkut perkembangan ekspor menurut sektor tahun 2001-2002 dengan jelas terlihat bahwa untuk sektor perikanan, yaitu ikan layang beku, pada tahun 2001 volume ekspor sebesar  190.000.000 ton atau dengan nilai $US 249, tahun 2002 meningkat 249,69 % menjadi  807.720,00 ton ($US 807.736,65) 

Sementara itu, kegiatan ekspor ikan tuna justru mengalami penurunan yan cukup berarti. Pada tahun 2001, ikan tuna beku mencapai volume 23.000,00 ton atau senilai $US 52.600, tahun 2002 volume ekspor turun 55,95 %, yakni  hanya 11.625,00 ton atau senilai $US 23.170,00. 

Peningkatan juga terlihat pada komoditas ikan kerapu hidup dan mutiara. Untuk komoditas hasil industri pertanian dan perkebunan, kegiatan ekspor jagung kuning terpaut sangat jauh di bawah dibandingkan dengan ekspor CCO (crude palm oil ''minyak mentah')  dan bungkil kopra. Pada tahun 2001, ekspor jagung kuning mencapai 6.300.000,00 ton dengan nilai $US 613.000, tahun 2002 hanya meningkat 8,8 persen, dengan volume sebesar  6.700.000,00 ton  senilai $US 667.000,00. 

Bungkil kopra justru melaju sangat fantastis. Pada tahun 2001 volumenya mencapai 6.776.689,00 ton atau senilai $US 1.539.464, tahun 2002 meningkat 207,69 % menjadi 13.533.676,00 ton atau senilai $US 4.736.812,73. Sedangkan bungkil kopra meningkat dengan angka yang fantastik, sebesar 300 %, yakni pada tahun 2001 volumenya mencapai 7.650.000,00 ton atau senilai $US660.050, tahun 2002 meningkat menjadi 24.000.000,00 ton setara dengan $US 7.170.675,00 . 

Pemerintah provinsi seharusnya juga memperhatikan sektor yang mengalami peningkatan ekspor tersebut. Sebab ternyata, sektor ini  sekalipun kurang mendapat perhatian Pemerintah, komoditas non-unggulan telah memicu dan meningatkan kegiatan ekspor Provinsi Gorontalo yang baru berusia dua tahun ini.

PSSI Gorontalo Kontrak Pelatih Asing

Kamis 27 Februari 2003
GORONTALO--ROL--Upaya Pengurus Daerah (Pengda) PSSI Gorontalo agar tim Pra-PON bisa lolos mengikuti PON XVI 2004 di Palembang, Sumatra Selatan, sangat serius dengan mendatangkan pelatih asal Ceko.

Sekretaris Pengda PSSI Gorontalo, Adi Pala, mengatakan pelatih baru itu bernama Miroslov Janu. Ini sesuai dengan janji Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, yang juga sebagai Ketua Pengda PSSI Gorontalo. Pelatih asing itu telah tiba kemarin.

Dia menjelaskan, sesuai dengan informasi bahwa pelatih Miroslov Janu sudah meninggalkan negerinya menuju ke Filipina, untuk selanjutnya terbang ke Gorontalo melalui Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara. ''Hari ini (26/2/03) para pengurus yang ditunjuk untuk menjemput pelatih asing itu sudah berangkat ke Manado, Sulawesi Utara,'' kata Adi.

Janu sesuai kontrak akan diproyeksikan menanggani tim Pra-PON untuk meloloskan daerah tersebut pada PON XVI 2004 di Palembang. Saat ini sudah disiapkan 44 pemain hasil seleksi untuk digodok pelatih asal Ceko itu, sehingga nantinya akan menghasilkan satu tim tangguh menjadi pembela nama baik Provinsi Gorontalo even nasional itu. Menurut Adi, pelatih asal Ceko itu dalam melaksanakan tugas nanti akan didampingi oleh dua orang pelatih lokal masing-masing Nasir Ibrahim dan Nasir Pala. ant

Investasi Tiga Sektor Utama 
di Gorontalo Capai $US 2,1 Juta 

Rabu, 26 Februari 2003
Gorontalo-ROL-- Nilai investasi tiga sektor utama di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2002 mencapai $US 2,1 juta, mencakup penanaman modal asing sebesar $US 1.028.500, dan penanaman modal dalam negeri sebesar $US 1.109.585.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Provinsi Gorontalo, Ramly Usman, mengatakan bahwa tiga sektor utama itu meliputi perikanan, pertanian, dan sektor lainnya (kehutanan, perkebunan, industri terkait dan peternakan) di Gorontalo, Rabu 26/02/3).. Nilai investasi tahun lalu itu tidak bergerak dari nilai investasi pada tahun 2001 sekitar $US 2.005.850 dan pada tahun 1999 mencapai $US 1.932.760, pada saat Gorontalo masih merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. 

Dalam periode tiga tahun masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Utara sampai tahun pertama sebagai provinsi sendiri, nilai investasi tiga sektor utama ini didominasi penanaman modal dalam negeri dan hanya dua dari tiga sektor itu dilirik investor asing, yakni perikanan dan sektor lainnya. 

Ramly mengatakan, tahun 2003 ini terbuka peluang investasi di sektor perikanan dan kelautan untuk pengadaan fasilitas kapal penangkap ikan sampai 400 unit dengan kapasitas di bawah 30 GT (gross tonnage, 'bobot mati') dan di atas 30 GT. Pengadaan industri pembuatan kapal ikan, pabrik ikan dan coldstorage ''tempat pendingin', material penunjang, serta berbagai fasilitas untuk marine tourism 'wisata bahari'.

Pada sektor pertanian terbuka peluang investasi untuk pengembangan komoditas padi dan jagung beserta fasilitas pendukungnya (pabrik pengolahan) juga komoditas agroindustri lainnya, seperti pabrik pengolahan kelapa, gula, vanili, dan peternakan sapi. Mengutip pernyataan Gubernur Fadel Muhammad, Kadis Perindag dan PMD Ramlu Usman menyatakan, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di daerah itu membuka kesempatan luas bagi investor mau menanamkan modal di Gorontalo. ant/abi  

Setelah Dilaporkan ke Mabes Polri,
Fadel Muhammad Menangkan Gugatan Perdata

Rabu, 05 Februari 2003, 19:44 WIB
Jakarta, KCM--Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kembali mengeluarkan putusan yang kontroversial. Sebab, hanya berselang sehari setelah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melaporkan Fadel Muhammad, pemegang saham Bank Intan, sebagai obligor bermasalah ke Mabes Polri, majelis hakim kasus perdata yang diketua Soedarjatno, Rabu (5/2/03), justru memenangkan gugatan Fadel terhadap BPPN (tergugat I) dan Bank Indonesia (tergugat II). 
 

Ir. Fadel Muhammad Gubernur Gorontalo

Dalam putusan tersebut majelis hakim menghukum BPPN dan BI untuk membayar secara tanggung renteng kerugian materiil sebesar Rp 23,5 miliar kepada Fadel yang saat ini menjabat Gubernur Gorontalo. Ganti rugi tersebut harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus. Putusan itu dijatuhkan karena BPPN dan BI dianggap telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam perjanjian dengan Fadel selaku Komisaris Utama Bank Intan. Dalam pertimbangannya hakim menerima gugatan Fadel yang diwakili kuasa hukumnya Tahir Azhary dan kawan-kawan. Pasalnya, BPPN dinilai tidak pernah menepati janji untuk menunjuk auditor independen dalam menghitung hak dan kewajiban Bank Intan yang saat itu sedang sakit. Hal ini berkaitan dengan status Bank Intan yang telah di-BBKU (Bank Beku Kegiatan Usaha) oleh BI.

Sementara terhadap BI, hakim berpendapat bahwa bank pemerintah itu dianggap telah mencabut secara sepihak perjanjian pembatalan program restrukturisasi yang semula disepakati 15 tahun. Pencabutan perjanjian itu sendiri dilakukan dua tahun setelah penandatanganan.

Putusan tersebut kontan membuat kuasa hukum BPPN dan BI tercengang. "Putusan ini tidak fair," ujar Hendarsjah, kuasa hukum BPPN. 

Karena tidak sepakat dengan putusan majelis hakim PN Jaksel pihak BPPN maupun BI langsung menyatakan banding. Adanya putusan perdata itu secara langsung atau tidak akan mempengaruhi proses pidana terhadap Fadel Muhammad yang saat ini sedang diproses Mabes Polri. 

Seperti diberitakan, Fadel bersama 4 obligor bermasalah lainnya telah dilaporkan BPPN ke Mabes Polri kemarin. Berkas kelima obligor tersebut juga telah diserahkan, yaitu atas nama Fadel Muhammad (pemegang saham Bank Intan), Priyono Gondokusumo (pemegang saham Bank Putra Surya Perkasa/PSP), Santoso Sumali (pemegang saham Bank Bahari dan Bank Metropolitan) serta Baringin Panggabean dan Josef Januardy (pemegang saham Bank Namura Internusa/Maduma). 

Seluruhnya dinyatakan telah melakukan pelanggaran, karena hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu Januari 2003, para obligor tidak mau menyelesaikan kewajibannya. Masing-masing, Fadel Muhammad sebesar Rp 59,8 milyar, Priyono Gondokusumo Rp 1,767 trilyun, Santoso Sumali Rp 249,5 milyar serta Baringin Panggabean dan Josef Januardy Rp 107,6 milyar. Padahal, mereka sebelumnya telah menandatangani perjanjian Akta Pengakuan Hutang (APU) dengan BPPN. (dul)

DPR Setujui Pembentukan 23 Kabupaten 
dan 2 Kota Baru di 10 Provinsi

Senin, 27 Januari 2003, 17:38 WIB
Jakarta, Kompas Online--Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno hari Senin (27/1/03) di Jakarta menyetujui pengesahan sepuluh Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukan 25 kabupaten dan kota baru hasil pemekaran wilayah.

Ke-25 daerah baru berupa 23 kabupaten dan 2 kota itu terdapat di 10 provinsi, yakni Maluku Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Nusatenggara Timur (NTT). 

Daerah baru hasil pemekaran itu  adalah:

(1) Provinsi Maluku Utara: 

(1) Kabupaten Halmahera Utara, 
(2) Halmahera Selatan, 
(3) Kepulauan Sula, 
(4) Halmahera Timur, 
(5) Kota Tidore;

(2) Provinsi Bangka Belitung: 

(6) Kabupaten Bangka Tengah,
(7) Bangka Barat, 
(8) Bangka Timur, 
(9) Belitung Timur;

(3) Provinsi Kalimantan Selatan: 

(10) Kabupaten Tanahbumbu
(11) Balangan;

(4) Provinsi Bengkulu: 

(12) Kabupaten Mukomuko,
(13) Seluma, 
(14) Kaur;

(5) Provinsi Sulawesi Tenggara: 

(15) Kabupaten Konawe;

(6) Provinsi Gorontalo: 

(16) Kabupaten Bonebolango,
(17) Pohuwato;

(7) Provinsi Sulawesi Selatan: 

(18) Kabupaten Luwu Timur,
(19) Mamuju Utara;

(8) Provinsi Sulawesi Utara: 

(20) Kabupaten Minahasa Selatan,
(21) Kota Tomohon;

(9) Provinsi Sumatra Utara: 

(22) Kabupaten Nias,
(23) Pakpak Barat,
(24) Humbang Husundutan; dan

(10) Provinsi Nusatenggara Timur: 

(25) Kabupaten Manggarai Barat.

Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mengatakan, pembentukan kabupaten dan kota baru itu akan memberi tambahan beban anggaran negara. "Jelas ada tambahan anggaran baru, tentu di sini kabupaten induk dan provinsi juga harus berperan," kata Hari Sabarno usai mengikuti rapat paripurna DPR itu.

Tambahan beban anggaran itu, sebagian akan menjadi beban kabupaten induknya, sebagian beban propinsi dan sebagian lagi menjadi beban Pemerintah Pusat. "Untuk pembentukan beberapa daerah yang disetujui dalam rapat paripurna tadi, belum akan menjadi beban anggaran 2003, tetapi akan menjadi anggaran tahun 2004," demikian Hari Sabarno.(Ant/nik)

Sepuluh RUU Pemekaran 
Daerah Otonomi akan Disahkan

Sabtu, 25 Januari 2003
JAKARTA -- ROL--Komisi II DPR bersama pemerintah akan mengesahkan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemekaran Daerah Otonami. Pengesahan RUU tersebut akan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR, 27 Januari mendatang. Daerah yang akan dimekarkan terdiri atas 23 kabupaten dan dua kota  di seluruh Indonesia.

"Semua fraksi sudah sepakat pemekaran daerah otonomi di 25 kabupaten, semoga di tingkat kedua, yaitu rapat paripurna tinggal disahkan, tidak ada alangan lagi," ujar Ketua Komisi II, Teras Narang, ketika raker dengan Mendagri, Hari Sabarno, tentang pemekaran daerah otonomi di Jakarta, kemarin (24/1/03).

Daerah yang dimekarkan di Provinsi Maluku Utara adalah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kep Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore. Di Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan.

Tiga kabupaten di Bengkulu yang dimekarkan, yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, empat daerah yang dimekarkan, yaitu Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka Barat. Satu daerah di Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Konawe.

Pemekaran daerah dilakukan juga di Gorontalo, yaitu Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato. Di Sulsel, daerah yang dimekarkan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara. Pemekaran daerah di Nusa Tenggara Timu (NTT) yaitu Manggarai Art. Provinsi Sumatra Utara dimekarkan kembali tiga kabupaten, yaitu Nias, Pakpak Barat, dan Humbang Husundutan. Sedangkan di Sulut pemekaran terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.

Sebelum fraksi-fraksi di Komisi II DPR menyetujui pemekaran daerah, Ketua Panja Pemekaran Daerah Otonomi, Ferry Mursyidan Baldan, melaporkan kepada Komisi II dan Mendari, Hari Sabarno, tentang hasil kerja pemekaran daerah-daerah. Dari laporan tersebut, mendagri sempat protes tentang ibu kota Kabupaten Mukomuko di Bengkulu agar ditambah menjadi Mukomuko Utara, karena posisinya berada di sebelah utara.

Menurut Ferry, usulan tersebut sudah cukup dicantumkan di penjelasan, tidak perlu lagi harus dicantumkan dalam judul UU-nya. Selain RUU tentang Pemekaran 25 Daerah Otonomi, DPR dan pemerintah akan mengesahkan pula Perubahan UU No. 53 Tahun 1999. vie 

RUU tentang Pembentukan Kabupaten 
Bone Bolango dan Pohuwato  Siap Disahkan DPR

Sabtu, 25 Januari 2003
Jakarta, Kompas - Fraksi-fraksi di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengesahkan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan 23 kabupaten dan dua kota yang berasal dari 10 provinsi. Ke-10 RUU tersebut disepakati akan dilanjutkan dengan pembahasan tingkat II, yaitu pengesahan di tingkat Rapat Paripurna DPR, 27 Januari 2003.

Pengesahan yang ditandai dengan penandatanganan ke-10 naskah RUU itu dilakukan setelah diadakan rapat kerja terakhir Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno di Gedung MPR/DPR, Jumat (24/1/03). Rapat dipimpin Ketua Komisi II Agustin Teras Narang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP).

Ke-10 RUU tersebut adalah pertama, RUU Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore di Provinsi Maluku Utara.

Kedua, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Ketiga, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.

Keempat, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kelima, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Keenam, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.

Ketujuh, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Kedelapan, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kesembilan, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Kesepuluh, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam rapat kerja kemarin, anggota Komisi II Syafriansyah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) sempat mempersoalkan Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) berbunyi, Penjabat Bupati Tanah Bumbu dan Penjabat Bupati Balangan diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan kepada Mendagri dengan memperhatikan pertimbangan Bupati Kota Baru dan Bupati Hulu Sungai Utara dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan kepangkatan untuk jabatan itu.

Syafriansyah meminta agar pertimbangan dari bupati induk ditiadakan, karena berdasarkan pengalaman, kadang-kadang pertimbangan bupati induk itu tidak disetujui masyarakat sehingga akhirnya menimbulkan masalah disintegrasi.

Namun, Paturungi Parawansa (Fraksi Partai Golkar/F-PG) mengingatkan bahwa pertimbangan itu berbeda dengan persetujuan. Sayuti Rahawarin (Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah/F-PDU) menambahkan dalam memberi pertimbangan, bupati induk biasanya memberi beberapa nama kepada gubernur sehingga pertimbangan bupati induk tersebut tidak menjadi masalah.

Mendagri Hari Sabarno juga berpendapat, pertimbangan dari bupati itu diperlukan karena kabupaten pemekaran berasal dari kabupaten induk. Biasanya antara kabupaten induk dan kabupaten pemekaran mempunyai ikatan emosional, struktural dan kultural yang tidak bisa dipisahkan. (BUR)

Provinsi Gorontalo akan Ketambahan 
Dua Kabupaten Baru

Jumat, 24 Januari 2003
Gorontalo--ROL-- Jika tidak ada halangan ataupun terjadi penundaan, Provinsi Gorontalo akan ketambahan dua kabupaten baru, yakni Bone Bolango dan Pohuwato pada tanggal 27 Januari 2003. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Amir Piola Isa, Jumat (24/01/03) di Gorontalo, mengatakan, semua prosedur dan persyaratan untuk kabupaten pemekaran itu telah memenuhi ketentuan dan tinggal menunggu pengesahan DPR-RI untuk menjadi undang-undang. 

Kabupaten Bolango merupakan hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo, sedangkan Kabupaten Pohuwanto adalah hasil pemekaran Kabupaten Boelemo. Menurut dia, dengan ketambahan dua Kabupaten baru tersebut, maka Propinsi Gorontalo dalam memperingati HUT kedua pada tanggal 17 Febuari 2003, telah memiliki lima Dati II, yakni Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Bone Bolango, Pohuwato, dan Kota Gorontalo.

Tujuan penambahan kedua kabupaten tersebut untuk mempercepat pembangunan serta lebih mendekatkan pelayan kepada masyarakat setempat.

Secara terpisah, Sekertaris Umum Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Bone Bolango, Miftahudin Yasim mengatakan, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyambutan kabupaten baru tersebut telah di persiapkan. 

Keadaan calon kabupaten baru tersebut mulai terlihat perubahan, berbagai persiapan di lakukan pemerintah maupun masyarakat setempat, seperti saran dan prasarana mulai ditata dengan rapi. Sejumlah warga di daerah tersebut mengharapkan agar bupati di masing-masing kabupaten baru itu memiliki visi dan misi yang jelas, terutama dalam program memberantas kemiskinan di kabupaten itu. "Bupati kabupaten tersebut harus mempunyai jiwa pimpinan yang baik serta punya kemampuan dalam melaksanakan pembangunan, "kata Nurhayati Nusi.  

Gorontalo Tambah Satu Kapal Feri

Rabu, 22 Januari 2003
Gorontalo -ROL--Provinsi Gorontalo akan ketambahan satu armada kapal feri untuk angkutan penyeberangan dari daerah itu ke Pagimana, Sulawesi Tengah (p.p.), memperkuat satu-satunya armada kapal feri KMP "Baronang" yang ada sekarang. 

Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Provinsi Gorontalo, Erman Djafar, Rabu (22/01/02) di Gorontalo, mengatakan, Departemen Perhubungan telah menyetujui pengadaan satu kapal feri lagi untuk Gorontalo pertengahan tahun ini. Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan saat ini sedang membuat satu unit kapal feri yang dijadwalkan selesai pada bulan Juni 2003 dan telah memutuskan armada penyeberangan itu akan diberikan kepada Provinsi Gorontalo. 

Dengan hanya memiliki satu armada kapal feri, menurut Erman, belum memadai untuk melayani kebutuhan angutan penyeberangan di Provinsi Gorontalo dengan wilayah timur Sulawesi Tengah sangat besar. Guna mendukung pengembangan pelabuhan feri di daerah itu, Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun anggaran 2002 telah membangun jalan lingkar menghubungkan kawasan kota dengan pelabuhan dan membangun terminal barang dan penumpang di dekat pelabuhan tersebut. 

Dengan demikian, angkutan barang dan peti kemas dari pelabuhan umum dan pelabuhan feri -- keduanya terletak di Kelurahan Leato Kota Selatan -- akan melewati jalur jalan alternatif itu tanpa melewati pusat kota sehingga mengurangi kemacetan. 

Erman Djafar mengatakan, Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat mendukung perhatian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan transportasi darat dan laut di daerah itu, melalui pembangunan berbagai infrastruktur perhubungan, jalan, jembatan, dan kawasan ke pelabuhan. ant/rambe 

Dua Kabupaten di Provinsi Gorontalo 
Jadi Pilot Projek Good Governance

Jumat, 17 Januari 2003
Gorontalo-ROL-- Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, termasuk dalam 22 daerah di Indonesia, menjadi daerah pilot projek dalam program "good governance". Bupati Boalemo, Iwan Bokings mengatakan, daerahnya (Kabupaten Boelemo) dan Kabupaten Gorontalo menjadi daerah percontohan setelah melalui seleksi ketat yang dilakukan tim Bappenas, Depkeu, Depdagri, dan Bank Dunia. 

Menurut dia, program good governance merupakan program Prasarana Pembangunan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) yang bertujuan membantu kabupaten yang memunyai komitmen tinggi terhadap reformasi guna meningkatkan kualitas tata pemerintahan.Juga, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pembilan keputusan sehingga pembangunan bisa berpihak kepada upaya pengurangan kemiskinan. 

Dia menjelaskan, reformasi kebijakan dan peraturan untuk mendukung akuntabilitas publik melalui transparansi dan partisipasi masyarakat. Assemen kemiskinan partisipatif bertujuan untuk memberikan pemetaan kemiskinan dan mencari strategi dalam upaya mengurangi kemiskinan, serta menarik investasi guna meningkatkan pembangunan.

Sangat diharapkan dukungan masyarakat terhadap program tersebut serta mempertahankan penghargaan itu, kata Bupati Iwan Bokings. 

Pemprov Gorontalo Bina 100 KK 
Masyarakat Terasing

Kamis, 16 Januari 2003
Gorontalo-ROL-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tahun anggaran 2003 memproyeksikan pembinaan terhadap 100 Kepala Keluarga (KK) komunitas masyarakat terasing yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. 

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Kesos) Gorontalo, Alvon Usman, kepada ANTARA, Kamis di Gorontalo mengatakan, pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk bantuan stimulan untuk pembangunan rumah dan jaminan hidup selama satu tahun. Usman mengatakan, sesuai kondisi dan tingkat kemajuan maupun penghidupan mereka, komunitas masyarakat terasing itu terbagi dalam tiga ketegori. Kategori pertama adalah masyarakat kelana dengan cara hidup berpindah-pindah tempat dan kondisi kehidupan masih sangat terbelakang. Kategori kedua adalah cara hidup masyarakat menetap dengan kondisi tempat tinggal sangat sederhana, sedangkan ketegori ketiga adalah cara hidup masyarakat menetap, tetapi cara hidup sangat sederhana.

Menurut Alvon Usman, tahun anggaran 2002 telah membaerikan bantuan stimulan pembangunan rumah dan jaminan hidup selama satu tahun kepada 400 KK masyarakat terpencil di Desa Bontulu Layuhu -- termasuk lima KK warga Polahi (kelompok masyarakat bermukin di hutan). 

Tahun 2003 ini, Dinas Kesos Gorontalo mengikutsertakan 16 warga Polahi yang sementara ini bermukim dikawasan hutan pegunungan Awaluhu, Desa Tamaila, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo. Mereka merupakan satu kelompok warga Polahi di bawah pimpinan Babao (60). Menurut Usman, mereka akan dimukimkan dan berbaur dengan warga masyarakat biasa di desa terdekat dengan kawasan hutan, agar mereka dapat dikembalikan kedalam kehidupan bermasyarakat. 

Polahi adalah sekelompok warga masyarakat Gorontalo, memilih tinggal menetap dalam hutan puluhan tahun lalu, kemudian berkembang menjadi komunitas masyarakat terasing dan tertinggal dalam aktivitas sosial, budaya bahkan agama, hingga kini jumlahnya mencapai ratusan jiwa terbagi dalam beberapa kelompok. 

Alvon mengatakan, pihaknya mulai tahun ini mengaktifkan pendataan terhadap masyarakat adat terpencil itu, termasuk warga sepanjang pegunungan, terbentang antara Kabupaten Gorontalo dan Boalemo, dalam mengembalikan mereka ketengah-tengah masyarakat normal.  

Provinsi Gorontalo Menolak Kenaikan 
Harga BBM, TDL, dan Telefon

Kamis, 16 Januari 2003
Gorontalo-ROL-- DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo secara bulat mengeluarkan pernyataan sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan telefon, guna merespon aspirasi masyarakat dan mahasiswa. 

Dalam sidang paripurna DPRD, dihadiri Wagub Gorontalo, Gusnar Ismail Rabu malam (15/1/03), empat fraksi menolak kenaikan tiga komponen itu dan menilai pemberlakuannya tidak tepat waktu, karenanya diminta kepada pemerintah pusat mencabut kembali kebijakan tersebut. Kalangan DPRD Gorontalo menyatakan, kebijakan Pemerintah Pusat menaikan BBM, TDL, dan telefon sudah sangat meresahkan masyarakat, dan keputusan tersebut berdampak kepada instabilitas negara yang sedang terpuruk perekonomiannya.

Keempat fraksi DPRD Provinsi Gorontalo meminta kebijakan tentang kenaikan BBM, TDL, dan telefon harus dicabut agar masyarakat tidak berdaya jangan lagi dibebankan dengan kebijakan sebagai dampak dari menumpuknya utang swasta. 

Pemerintah Pusat diminta jangan lagi berpihak kepada kelompok pengusaha besar (konglomerat), yang selama ini mendapatkan proteksi dan perlindungan dari Pemerintah sehingga pada akhirnya rakyat tidak berdaya harus memikul akibatnya melalui kebijakan kenaikan harga. 

Gusnar Ismail atas nama Pemerintah Daerah menyambut baik keputusan DPRD tersebut dan memberikan penghargaann yang setinggi-tingginya atas keputusan tersebut, karena dampaknya untuk kepentingan masyarakat secara luas, terutama masyarakat kecil dan miskin. Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Gorontalo, sekaligus Ketua KAHMI Povinsi Gorontalo itu menyatakan, keputusan ini tidak hanya sampai ke Gubernur Gorontalo, tetapi akan diteruskan sampai ke Presiden Megawati Soekarnoputri di Jakarta. 

Beberapa saat sebelum pengambilan keputusan bersama dalam sidang tersebut, ribuan mahasiswa tergabung dalam HMI dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di daerah itu mengadakan aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gedung DPRD menuntut penurunan harga tersebut. 

Pendemo datang dengan menggunakan berbagai kendaraan antara lain truk, pick up, dan membawa berbagai atribut unjuk rasa bertuliskan tuntutan agar Pemerintah Pusat membatalkan kenaikan harga BBM, TDL, dan telefon. 

Usai diterima Wakil Ketua DPRD Abdul Djabar Bahua dan unsur pimpinan dewan lainnya, para mahasiswa dan aktivis pengunjuk rasa diizinkan masuk ke ruang sidang untuk mengikuti jalannya paripurna Dewan yang menghasilkan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, TDL, dan telefon.  
 
 

 Pengda PSSI Provinsi Gorontalo Resmi Dilantik

Kamis, 09 Januari  2003
Gorontalo --GP Online--HARAPAN pecandu sepak bola di Bumi Hulondalo akhirnya terwujud juga. Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI) Gorontalo akhirnya resmi dilantik. Pelantikan itu berlangsung dalam upacara resmi di rumah dinas Gubernur Gorontalo Ir. Fadel Mohammad yang juga sebagai Ketua Pengda terpilih, oleh Ketua Pusat PB PSSI, Agum Gumelar, semalam.

Dalam surat keputusan yang dibacakan di hadapan Agum, Pengurus Pengda setidaknya berkekuatan 30 orang. Duduk sebagai ketua adalah Fadel Mohammad, sedangkan wakil ketua terdapat nama Nurdin Monoarfa, Henry Djuuna, Hamim PoU, dengan Sekretaris umum Abdullah Pala. Turut melebur dalam top organisasi sepak bola tertinggi Provinsi usia belia ini adalah sejumlah tokoh sepak bola, di antaranya, Saleh Hemeto, Rusli Habibie, Ir. Tatang Hadju, Ir. Bonie Ointu, Dr. Hariadi Said, Faisal Mooduto, Malik Dengo, dan Maman Djakaria.

Turut hadir pada kesempatan semalam, beberapa tokoh Provinsi, antara lain,  Anggota Dewan Provinsi, Fauzi Wartabone, Rektor IKIP Negeri Gorontalo, Dr. Ir. Nelson Pomalingo, dan Asisten I Provinsi, Idris Rahim. Yang pertama beroleh kesempatan menyampaikan sambutan, di hadapan ketua Agum Gumelar serta para hadirin, adalah Ketua terpilih, Ir. Fadel Muhammad, yang juga selaku orang nomor satu di Provinsi Gorontalo.

Fadel menyampaikan sikap otimisnya memajukan persepakbolaan Gorontalo. Bahkan tidak muluk-muluk, ia menargetkan, tahun 2003 ini Gorontalo harus menembus Divisi I.  “Ini adalah tekad saya dan kawan-kawan, kiranya senantiasa mendapat dukungan dari Pak Agum. Maklum, di Gorontalo sepak bola tidak hanya sebagai cabang olahraga yang digandrungi, melainkan juga sebagai hiburan rakyat,”tandas Fadel yang disambut antusias oleh Agum dan jajaran Pengurus PSSI lain turut ke Gorontalo. 

Sementara itu, Agum Gumelar dalam sambutannya menandaskan, terbentuknya Pengda PSSI Gorontalo diharapkan dapat mengorbitkan pemain yang bisa membela tim Merah Putih. Nah, untuk mencapai sasaran itu, beberap hal yang ditekankan adalah, Pengda harus mampu menggelar kompetisi secara kontinu, intensif, dan berkesinambungan. “Tidak perlu jauh-jauh, kita belajar saja dari tetangga se-Asia, Korea, dan Jepang misalnya. Persepakbolaan mereka kini maju pesat karena adanya kompetisi,”paparnya. 

Seusai upacara pelantikan itu, para pengurus dan hadirin lainnya, bersama Gubernur dan Agum—yang juga Menteri Perhubungan— itu, didaulat ke atas pentas untuk menyaksikan penampilan salah satu artis Ibu Kota Jakarta, Inneke Nurjanah. Ribuan masyarakat telah menanti di sana. Alun-alun Taruna Remaja yang biasanya sepi penuh dijejali pengunjung. Masyarakat telah berkumpul di salah satu pusat pagelaran pesta rakyat itu sejak pukul 18.00. Bisa dibanyangkan suasana  seketika itu berubah hingar-bingar, terutama mulai mementasnya Inneke Nurjannah. (GP-50) 

Gus Dur: Penjualan Saham Indosat 
Rugikan Intelejen Negara

Rabu, 08 Januari 2003  11:05:00
Gorontalo-ROL--Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, kebijakan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi menjual saham PT Indosat ke Singapura, akan merugikan militer dan intelejen negara. 

Satelit Palapa milik Indonesia dan dikelola PT Indosat menggunakan kode-kode intelejen dan hanya diketahui oleh intelejen, kata Gus Dur, Selasa, di Gorontalo, dalam rangka kunjungan pengukuhan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Gorontalo. 

Sementara itu, tudingan Gus Dur soal komisi penjualan aset negara ke PDI Perjuangan, dia menjelaskan, dirinya hanya membeberkan kenyataan bahwa ada komisi penjualan PT Indosat sebesar 9,1 persen atau 55 juta dolar dari total 600 juta dolar AS. Semua itu, kata Gus Dur, ke mana larinya pasti hanya dua yakni ke PDI Perjuangan atau kepada orang perorang yang nota benenya adalah pejabat negara. 

Dia mengatakan, kalau memang masuk kepada PDI-Perjuangan maka tidak boleh ikut Pemilu 2004 karena harus didiskualifikasikan, ini sesuai undang-undang. Sedangkan jika orang perorang, maka harus diusut tuntas dan dipidana karena pejabat tidak dibenarkan menerima komisi apa pun dari aset negara. Dia juga meminta kepada masyarakat agar jangan termakan dengan isu-isu yang sengaja dihembuskan untuk merusak persatuan dan kesatuan.

Tindakan tersebut hanya merugikan dan menyengsarakan tatanan kehidupan bangsa saat ini belum stabil.  Antara/pra.

Bawa Dana Rp 25 Miliar, Agum ke Gorontalo

Rabu,  08 Januari 2003 
GORONTALO—GP Online--Hari ini, Menteri Perhubungan Agum Gumelar bersama rombongan tiba di Gorontalo.
Yang membanggakan, kedatangan Agum Gumelar ke Bumi Hulondalo ini didampingi langsung seluruh jajaran pejabat teras kementerian, Inspektorat Jenderal Departemen Perhubungan (Irjen Dephub), Susmono Soesilo, serta empat Direktur Jenderal (Derjen), yaitu Dirjen Perhubungan Ir Darat Iskandar Abu Bakar, Perhubungan Laut Tjut Sukardiman, Perhubungan Udara Cucu Suryoprojo, serta Dirjen Parpostel (Pariwisata Pos dan Telekomunikasi) Jamhari Sirat, dengan membawa anggaran yang tidak sedikit bagi pembangunan perhubungan di Provinsi Gorontalo. 

Menurut Kepala Bagian Perencanaan Departemen Perhubungan, Hermanto, total anggaran untuk 2003 sekitar 25 miliar.  ‘’Tahun ini Gorontalo mendapatkan dana yang cukup besar, jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya,’’ katanya kepada GP. 

Perlu juga diketaui kata, dia baru kali ini Menteri berkunjung ke daerah didampingi oleh 4 Irjen. Turut bersama romongan, Direktur Utama PT Pelindo IV, Djarwo Surjanto, serta Kepala Bagian Perencanaan Departemen Perhubungan, Hermanto, serta beberapa staf dan protokoler. Keseluruhan dana tersebut diperuntukan pada berbagai sektor pembangunan perhubungan, antara lain, pengembangan Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo, perpanjangan landasan pacu Bandar Udara Jalaluddin, perbaikan berbagai ruas jalan darat milik Provinsi dan Nasional, dan juga jalan atau akses menuju Pelabuhan Anggrek Kwandang. 

Kedatangan Agum Gumelar yang juga Ketua Umum Pengurus Nasional PSSI itu direncanakan, selain meninjau sekaligus meresmikan berbagai proyek di lingkungan Departemen Perhubungan, juga melantik Pengurus Daerah (Pengda) PSSI Provinsi Gorontalo. 

Adapun proyek yang diresmikan diantaranya adalah Proyek Pembangunan Dermaga II Gorontalo. Selain itu, juga Menteri dan rombongan juga akan meninjau rencana pengembangan Pelabuhan Anggrek Kwandang, rencana perpanjangan landasan pacu bandar udara Jalaluddin, Pelabuhan Feri Kota Gorontalo, dan lain-lain.

Menteri dan rombongan akan tiba di Gorontalo, pukul 12.00 dengan menumpang pesawat khusus Trans wisata. Di daerah "adat bersendikan syarak; dan syarak bersendikan Kitabullah ini", Agum akan disambut secara adat oleh pemangku adat di Bumi Hulondalo. Selanjutnya, rombongan menuju ke Rumah Dinas Gubernur Gorontalo untuk makan siang. Pukul 14.30 kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Feri di Kelurahan Leato, melakukan peninjauan, dan selanjutnya balik lagi menuju ke Pelabuhan Gorontalo. 

Di Kantor Pelindo (Pelabuhan Indonesia) IV Gorontalo akan dilaksanakan Ekspose Direktur Pelindo IV tentang Pelabuhan Gorontalo yang dilanjutkan dengan peresmian Dermaga II Pelabuhan Gorontalo. Pukul 17.00 sore Menteri akan bertatap muka dengan jajaran Pemprov, Pemkot, Pemkab Gorontalo, serta Pemkab Boalemo. Sedangkan pelantikan Pengda PSSI Provinsi Gorontalo akan dilaksanakan di Rudis Gubernur pada pukul 19.30 malam. Setelah itu, akan ada hiburan rakyat dengan menghadirkan artis dangdut kenamaan, Ikke Nurjannah. Besok harinya Kamis (9/1/03) Menhub yang didampingi Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, akan meninjau lokasi Pelabuhan Anggrek. Dari pelabuhan Anggrek rombongan akan menuju Bandara Jalaluddin,  meninjau landasan pacu yang  akan diperpanjang, dan selanjutnya rombongan Menhub akan langsung lepas landas  menuju ke Jakarta. (GP47/GP-49)

Kinerja DPR Tidak Lagi Mencerminkan Kecerdasan 

Rabu, 08 Januari 2003  14:08:00
Gorontalo-ROL--Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan pada kabinet Abdurahman Wahid, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kinerja DPR-RI sekarang tidak lagi mencerminkan kecerdasan. Buktinya, ketika Wahid menjadi Presiden kerjanya hanya memikirkan bagaimana caranya menurunkan Gus Dur, sementara persoalan lain lebih krusial dibiarkan terbengkalai sampai sekarang, kata Khofifah, Selasa di Gorontalo.

Wanita yang dipercayakan sebagai Ketua Muslimat NU tersebut berkunjung ke Gorontalo selama dua hari (7-8/1/03) bersama Gus Dur dalam rangka pelantikan pengurus DPW Muslimat NU Gorontalo dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Gorontalo.

Khofifah mengajak kaum Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk segera bangun dari tidur siangnya dan segera beradaptasi serta menempatkan diri secara setara dengan wadah lainnya maupun pemerintah guna membangun bangsa dan negara.Menurut dia, sekarang ini lebih utama adalah punya kecerdasan, responsive, jemput bola sertaa proaktif, karena bukan zamannya lagi menunggu bola.

Beberapa program akan dilakukan oleh muslimat NU, misalkan pemberdayaan kaum duafa dan program yang langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat.Di hadapan masa PKB Gorontalo, Khofifah mengatakan, muslimat NU sudah memiliki enam ribu tenaga kerja, 129 koperasi primer, 52 rumah sakit, klinik dan rumah bersalin.

Dan khusus untuk dana dhuafa akan dilaksanakan melalui dana bergulir sebagaimana kini tengah dikembangkan di seluruh tanah air dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Orang miskin perlu disapa dengan ekonomi bukan dengan bedil ataupun dengan pedang, karena tindakan tersebut semakin bisa menambah angka kriminalitas ditanah air.

DPW Muslimat NU Gorontalo yang dilantik tersebut, Ketua Onny Hasan Abas Nusi, Sekretaris Ratna Mustapa serta Bendahara Candra Fauzi.   Antara/aih 

Kabupaten Boalemo Ketambahan 
Dana KKP Sebesar Rp 710 Juta 

Jumat, 03 Januari 2003
Gorontalo-ROL-- Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, ketambahan bantuan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) sebesar Rp710 juta disalurkan melalui Bank Mandiri. 

Bupati Boalemo, Iwan Bokings, Jumat (3/1/03) di Boalemo, mengatakan, dengan ketambahan dana tersebut, maka total dana KKP untuk daerah Boalemo menjadi sebesar Rp1,9 miliar lebih karena sebelumnya telah memperoleh sebesar Rp1,2 miliar. 

Dia mengatakan, bantuan tahap kedua itu akan disalurkan kepada 11 kelompok tani di kabupaten tersebut dan penandatanganan telah dilakukan beberapa hari lalu disaksikan oleh Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad serta muspida. Bantuan tersebut agar dipergunakan oleh petani dengan baik dan jangan hanya digunakan untuk kepentingan yang tidak ada hubungan dengan peningkatan kesejahteraan petani, kata Bupati. 

Direktur Bank Mandiri Gorontalo, Kusna Sutisna mengatakan, penyaluran kredit lunak seperti KKP tersebut merupakan wujud komitmen Bank Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bantuan KKP itu guna mendukung program Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjadikan daerah tersebut sebagai kawasan agropolitan, pengembangan ekonomi berbasis pertanian. KKP yang disalurkan kepada para petani di daerah Boalemo merupakan kredit lunak dengan suku bunga sebesar 19 persen per tahun. 

Dana tahap kedua ini akan mampu membiayai sekitar 355 hektar tanaman jagung milik dari 11 kelompok tani dengan total berjumlah 200 petani. Dana tersebut akan dipakai untuk mengelolah lahan pertanian mulai dari penyiapan lahan, pengadaan bibit, pemeliharaan hingga pasca panen, kata Kusna Sutisna. ant/abi

Demokrasi Indonesia Hadapi Ujian Berat

Kamis, 26 Desember 2002
Gorontalo -ROL--Presiden Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), Prof. Dr. M. Ryas Rasyid, M.A., Ph.D. mengemukakan, demokrasi Indonesia sedang menghadapi ujian berat, karena Pemerintah terbukti tidak konsisten dan gagal menangkap tuntutan demokrasi. 

"Itu terjadi karena kebijakan manajemen yang dikembangkan pemerintah sekarang ini keliru," kata Riyas Rasyid ketika melantik Dewan Pengurus Provinsi (DPP) PDK Provinsi Gorontalo Rabu (25/1202) malam, disaksikan Dr. Andi Malarangeng dan sejumlah pengurus DPN PDK dan pimpinan parpol lainnya. 

Riyas mengatakan, saat ini tidak ada pemimpin eksekutif negara yang menyadari hutan-hutan mulai habis dibabat, sumur gas, dan tambang sepuluh tahun mendatang akan habis dan berpuluh juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan serta pengangguran semakin meningkat.

Salah satu hal harus dilakukan sekarang, lanjutnya, adalah menghentikan inkosistensi yang dibuat Pemerintah dalam segala hal, baik dalam kebijakan ekonomi, politik, hukum, pendidikan, maupun aspek-aspek lainnya melalui alternatif cara-cara pengelolaan negara yang lebih baik. 

Karena itu, Partai PDK lahir dan tampil dengan alternatif kepemimpinan yang lebih cerdas dan akan berjuang melalui Pemilu 2004 untuk membangun suatu pemerintahan yang baik tidak menjadi beban masyarakat, karena bangsa ini berhak memperoleh pemerintah seperti itu. 

"Partai PDK lahir sebagai jawaban tuntutan demokrasi dan untuk meluruskan reformasi, membangun suatu pemerintahan yang mampu memberikan sesuatu kepada rakyat sebelum rakyat meminta," ujar mantan Men-PAN di era Pemerintahan Presiden Gus Dur ini. 

Riyas Rasyid yang juga mantan Meneg Otda itu mengkritik arogansi kekuasaan yang dipraktikkan pemerintah dalam menjalan retorika pembangunan, karena telah menimbulkan luka perih bagi rakyat dan menyebabkan terjadinya distorsi yang merugikan pembangunan itu sendiri. 

Praktik arogansi kekuasaan ini, kata Ryas Rasyid, berpotensi terjadinya penyelewengan kekuasaan, akibatnya selama 57 tahun merdeka rakyat Indonesia belum pernah mendapatkan pemerintahan bahkan pemimpin bangsa yang memahami apa yang diinginkan rakyat. 

Mengutip sebuah kata orang bijak, mantan Rektor IIP ini mengatakan Indonesia membutuhkan pimpinan yang baik dan minimal mampu menafsirkan impian rakyat dari sebuah bangsa dan negara yang besar bernama Indonesia. 

Karena itu, kepada pengurus DPP PDK Provinsi Gorontalo, Riyas berpesan agar mengedepankan perjuangan berdasarkan platform untuk membangun sebuah pemerintahan sesuai jiwa demokrasi yang santun, cerdas, dan menjiwai pimpinan rakyat. 

DPP PDK Provinsi Gorontalo yang dilantik terdiri dari Ketua Umum Wisnu Giu dibantu 12 orang Ketua, Sekretaris Umum, Marthen Nento, dibantu enam orang sekretris, Bendahara Umum, Marsalim, dibantu dua orang bendahara, juga pimpinan Pemuda PDK dan Wanita PDK serta unsur kelengkapan organisasi lainnya. ant/rambe 

Gorontalo Harapkan Kehadiran Bank Syariah

Sabtu, 21 Desember 2002
JAKARTA --ROL-- Masyarakat Gorontalo sangat mengharapkan beroperasinya bank syariah di provinsi baru tersebut. Apalagi melihat kultur masyarakat Gorontalo yang mayoritas Muslim.

''Selama ini hanya ada enam bank di Gorontalo. Semuanya konvensional. Kita sangat mengharapkan kehadiran bank syariah,'' kata Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo kepada Republika di Jakarta Kamis (19/12/02) malam.

Fadel yang berada di Jakarta dalam rangka menghadiri pertemuan para gubernur dari seluruh Indonesia guna meningkatkan investasi di provinsi masing-masing menjelaskan, dalam pandangan masyarakat Gorontalo yang berfalsafahkan 'Adat bersendikan syarak, dan syarak bersendikan Kitabullah' itu, dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat sudah jelas sangat mendambakan hadirnya bank syariah. ''Dengan demikian, kami memang sangat mengharapkan hadirnya bank syariah di Gorontalo,'' papar Fadel yang baru satu tahun memimpin wilayah itu.

''Ya, kalau boleh, kita bermohon kepada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, atau BRI Syariah untuk segera membuka cabangnya di Gorontalo guna melayani kebutuhan masyarakat Gorontalo. Kalau mereka bisa hadir di sana, saya jamin, mereka akan bisa lebih sukses, karena masyarakat kita masyarakat Islami,'' tandas Fadel yang juga dikenal sebagai pengusaha nasional dan salah seorang ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini.

Terlebih-lebih, papar Fadel, setelah dinobatkannya Gorontalo sebagai etalase kelautan dan perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Rokmin Dahuri awal tahun lalu. Belum lagi, pencanangan wilayah Gorontalo sebagai daerah agropolitan dengan produksi jagungnya, maka kebutuhan terhadap bank syariah sangat didambakan masyarakat.

Sebagai provinsi termuda, geliat Pemerintah Daerah Gorontalo dalam membangun wilayahnya sangat tinggi. Belum lama  ini, Gubernur Gorontalo bersama anggota DPRD dan sejumlah pengusaha melakukan kunjungan kerja ke Filipina khususnya Davao, Filipina Selatan, yang memang jaraknya lebih dekat dari Gorontalo dibandingkan dengan ke  Pulau Jawa sendiri. 

Selain itu, secara khusus, dalam upaya peningkatkan produksi jagung di wilayah Gorontalo, Fadel Muhamad telah melakukan kunjungan kerja dan bahkan telah menandatangani MOU (memorandum of understanding 'nota kesepakatan') dengan Pemerintah Cina. Cina akan mengirimkan pakar jagungnya ke Gorontalo.

Menyinggung rencana perluasan dagang dan meningkatkan kerja sama ekonomi di tiga wilayah, usai diterima Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Jakarta, Rabu pekan lalu, Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa Provinsi Gorontalo berniat membuka kembali segitiga dagang dengan Davao (Filipina Selatan) dan Tawau (Malaysia). ''Kawasan segitiga dagang itu sudah dikembangkan beberapa tahun lalu dan sempat ramai, namun akhir-akhir ini tidak berjalan karena ketatnya aturan dari Pemerintah Pusat.''

Karena itu, sambung Fadel, ''Saya bertemu dengan Presiden Filipina, Mapagal Arroyo, belum lama ini di Mindanau dan dia sangat menyetujui rencana menghidupkan kembali kawasan perdagangan tersebut. Saat ini sudah ada perjanjian imigrasi, tarif,  dan pajak dengan mereka,'' jelasnya. dam.

Tes Ujian Tertulis CPNS 
Provinsi Gorontalo Diperiksa di Makassar

Rabu, 18 Desember 2002
Gorontalo-ROL-- Hasil tes ujian tertulis Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Gorontalo, pemeriksaannya dilakukan oleh Lembaga Aparatur Negara (LAN) di Makassar, Sulawesi Selatan. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Hana Rauf, Rabu (18/12/02) di Gorontalo, mengatakan, keterlambatan pengumuman hasil tes untuk sekitar 4320 CPNS itu bukan karena ada intervensi, melainkan karena hasil pemeriksaan masih ditunggu dari Makassar. 

Sesuai dengan rencana, hasil pemeriksaan dari Makassar itu baru akan tiba tanggal 19 Desember 2002 di Gorontalo dan pengumuman  tanggal 20 Desember 2002, kata Hana sambil membantah tuduhan bahwa penerimaan CPNS diwarnai penyimpangan.

Tidak ada intervensi, titipan pejabat tertentu, ataupun calo dalam proses penerimaan CPNS tersebut. Seluruh hasil tes langsung dibawa ke Makassar dan diperiksa di sana, tidak akan ada campur tangan dari siapa pun.

Sementara itu, sejumlah CPNS mengingatkan kepada Wakil Gubernur Gorontalo mengenai janjinya untuk memeriksa ulang hasil tes tersebut bila menemukan bukti ada unsur rekayasa atau praktik KKN. ant/abi

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango 
Januari 2003

Ahad, 15 Desember 2002 
Gorontalo -ROL--Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Ismet Mile mengatakan, pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuato, Provinsi Gorontalo, akan terealisasi pada bulan Januari 2003. 

Ismet Mile yang juga sebagai penanggung jawab pembentukan Kabupaten Bone Bolango, Ahad (15/12/02)  di Gorontalo, mengatakan, proses pembahasan daerah - daerah pemekaran di Indonesia, termasuk Bone Bolango dan Pohuato akan selesai akhir tahun 2002. 

Menurut dia, sesuai jadwal DPR-RI, awal Januari 2003 memasuki sidang pertama sudah akan disahkan Bone Bolango dan Pohuwato menjadi kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo. 

Pengesahan kedua daerah kabupaten baru itu direncanakan antara tanggal 3 dan 7 Januari 2003 bersamaan dengan delapan daerah lainnya sebagai atas usul inisiatif eksekutif dan 17 daerah atas inisiatif legeslatif. 

Persiapan menyambut berdirinya Kabupaten Bone Bolango dan Pohuato semakin matang dilakukan masing-masing panitia pembentukan kedua kabupaten tersebut. Beberapa pekan terakhir mulai bermunculan nama-nama calon penjabat bupati kedua daerah baru tersebut, baik dari kalangan birokrat, politisi, maupun pengusaha. 

Sejumlah warga ketika dimintakan tanggapan mengenai figur penjabat bupati, mereka berharap figur itu memiliki kemampuan membangun dan memperjuangkan kabupaten baru ini untuk kesejahteraan rakyat. ant/rambe 

Gorontalo Melengkapi Sarana Perhubungan

Jumat, 13 Desember 2002 
Gorontalo -ROL (Republika Online)--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terus melakukan berbagai upaya antara lain melengkapi sarana dan prasarana perhubungan sebagai salah satu penggerak pembangunan. 

Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Provinsi Gorontalo, Erman Djafar, Jumat (13/12/02) di Gorontalo, mengatakan, upaya tersebut sebagai bagian untuk mengejar ketertinggalan daerah ini dengan provinsi lain di tanah air. 

Djafar mengatakan, sarana dan prasarana transportasi laut, darat, dan udara akan terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa perhubungan tersebut bisa semakin lancar. 

Pemprov Gorontalo terus berupaya agar Bandara Jalaluddin bisa melayani penerbangan dari berbagai tipe pesawat, karena saat ini baru [esawat jenis Foker 28 dan Boeing 737 yang bisa mendarat dan melayani penumpang baik yang berangkat dari maupun yang menuju ke Gorontalo. 

"Kami akan terus membenahi fasilitas Bandara Djalaludin Gorontalo sehingga saatnya nanti akan menjadi salah satu bandara terbaik di Indonesia, "kata Erman Djafar.

Mengenai perhubungan laut, kata Erman saat ini beberapa buah kapal Pelni seperti KM Kambuna, Umsini, dan Tilongkabila; serta direncanakan KM Ceremai akan sandar di Pelabuhan Kota Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek Kwandang. 

Pemprov Gorontalo juga sedang membangun dermaga dua di Pelabuhan Kota Gorontalo dengan menggunakan anggaran sekitar Rp3,5 miliar serta membenahi sarana jalan di Pelabuhan Anggrek Kwandang. 

Menurut dia, Pemerintah juga sedang berupaya agar kapal-kapal berukuran besar bisa sandar di kedua pelabuhan tersebut sehingga arus barang dan penumpang yang masuk maupun keluar dari Gorontalo makin lancar. 

Sementara itu, untuk menunjang aktivitas masyarakat dalam Kota Gorontalo, Pemerintah Pusat telah memberikan dua unit angkutan DAMRI yang mulai beroperasi beberapa hari lalu, ujarnya. 

Pemberian tersebut merupakan salah satu kepercayaan dari Pemerintah Pusat untuk rakyat Gorontalo, "kata Erman saraya mengharapkan, masyarakat ikut membantu memelihara sarana dan prasarana itu. ant/rambe 

Pemerintah Pusat Diminta Menumbuhkan 
Investasi di Gorontalo 

Foto: SCTV

Liputan6.com, Jakarta: Era pasar bebas di kawasan Asia Tenggara (AFTA) dan zona perdagangan bebas antara Cina dan Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) mulai berlaku tahun depan. Sebagai langkah awal, Pemerintah Pusat diharapkan dapat menghidupkan kerja sama kawasan perdagangan di Tawau, Malaysia, dan Davao, Filipina,  Gorontalo, dan Brunei Darussalam. Empat wilayah itu dinilai satu di antara kawasan perdagangan yang potensial lantaran letak geografis yang berdekatan.

Usulan tersebut disampaikan Gubernur Gorontalao Fadel Muhammad dan sejumlah tokoh adat Gorontalo kepada Presiden Megawati Sukarnoputri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/02). 

Kendati demikian, Fadel mengatakan, kerja sama itu menuntut kebijakan daerah yang lebih fleksibel tanpa harus seragam dengan Pusat. Dengan kata lain, Pemerintah Pusat diharapkan dapat memberikan kebebasan yang luas kepada daerah untuk menumbuhkan iklim investasi. Terutama di sektor kepabeanan. 

Pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Pnom Penh, Kamboja, awal November 2002, sepuluh anggota ASEAN dan Cina menyepakati membentuk kawasan perdagangan bebas. Pembangunan kawasan perdagangan ASEAN-Cina ini akan dimulai tahun depan. Selain itu, ASEAN-Cina juga menyepakati peraturan mengenai pengawasan terhadap penurunan tarif sejumlah produk mulai 1 Juli 2003. (ANS/Alam Burhanan dan Bambang Triono). 

Idris Rahim dan Jahja K. Nasib 
Kandidat Bupati Bonebolango dan Pohuwato

Rabu, 11 Desember 2002 
Gorontalo -ROL--Idris Rahim (Ass III Pemprov Gorontalo) dan Jahja K. Nasib (Sekwilda Kabupaten Boalemo), merupakan kandidat kuat menjadi Penjabat Bupati Bonebolango dan Pohuato. 

Bupati Gorontalo, Ahmad Pakaya, Rabu (11/12/02) di Gorontgalo, mengatakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah memberikan rekomendasi kepada Idris Rahim untuk menjadi salah satu pilihan Penjabat Bupati Bonebolango kabupaten pemekaran itu. 

Menurut Pakaya, selain itu ada beberapa nama yang mendapat dukungan dari masyarakat di wilayah pemekaran Kabupaten Gorontalo akan diusulkan kepada Gubernur Provinsi Gorontalo agar diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

"Siapapun calon akan dipilih Mendagri untuk menjabat bupati pada daerah pemekaran itu harus didukung semua komponen masyarakat, "kata Pakaya. 

Sementara itu, Bupati Boalemo Iwan Bokings mengatakan, Pemerintah Kabupaten Boalemo telah memberikan rekomendasi kepada Jahja K. Nasib sebagai salah satu Penjabat Bupati Pohuato. 

Pemberian rekomendasi tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan juga bersangkutan dinilai mampu memimpin daerah baru itu untuk memfasilitasi pemilihan bupati definitif seperti kabupaten induk Boelamo. Pemantauan sejumlah nama telah diusulkan oleh rakyat dari kedua wilayah pemekaran kabupaten tersebut untuk menjadi kandidat penjabat bupati kepada gubernur agar diteruskan ke Mendagri. ant/rambe

Ribuan CPNS Gorontalo Ikuti Tes

Rabu, 11 Desember 2002 
Gorontalo -ROL--Sebanyak 4.320 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo yang telah dinyatakan lulus seleksi berkas, Rabu (11/12/02) mengikuti tes tertulis. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Hana Rauf, di Gorontalo, mengatakan, tes tertulis tersebut langsung diawasi Lembaga Aparatur Negara (LAN) dan penitia setempat. 

Dia menjelaskan, tes tertulis CPNS tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari hingga tanggal 12 Desember 2002, tanpa merinci materi tes tertulis itu. 

Tes ini berlangsung sangat ketat karena mendapat pengawasan dari seluruh instansi pemerintah terkait dengan harapan hasil penjaringan CPNS tersebut bisa dipertanggung- jawabkan secara kualitas dan profesionalitas. 

Provinsi termuda ini memerlukan sumber daya manusia berkalitas dan profesional dalam usaha mengangkat provinsi tersebur menjadi sejejar dengan daerah lain dalam memacu pembangunan di segala bidang. 

Pemprov Gorontalo dalam tahun 2002 peroleh formasi CPNS sebanyak 201 orang, terdiri dari jenjang pendidikan strata dua (S-2) 10 orang, strata satu (S-1) 118 orang, diploma III 12 orang, diploma I 10 orang, dan SMU/SMK 51 orang untuk berbagai jurusan. 

Para CPNS itu akan ditempatkan pada sejumlah instansi di lingkungan Pemprov Gorontalo yang saat ini masih kekurangan pegawai karena baru menjadi provinsi sekitar dua tahun lalu hasil pemekaran Provinsi Sulawesi Utara, ujarnya. ant/rambe 

Arus Penumpang 
Gorontalo-Pagimana Baru 70 Persen

Senin, 02 Desember 2002 
Gorontalo -ROL--Arus penumpang angkutan penyeberangan kapal feri jurusan Gorontalo-Pagimana (Sulteng), baru sekitar 70 persen dari kapasitas 400 orang, sedangkan muatan kendaraan melebihi kapasitas 20 unit per trip. 

Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat Dishub Kota Gorontalo, Welly Kolondam, Senin (02/12/02) di Gorontalo, mengatakan, masyarakat pengguna jasa Kapal Feri KM Baronang dari Gorontalo ke Pagimana (Sulteng) PP masih kurang, tetapi kendaraan roda empat sekali trip mencapai 25 unit lebih. 

Kapal Feri KM Boronang adalah satu-satunya angkutan penyeberangan melayani Gorontalo-Pagimana dengan jadwal tiga kali sepekan, mengangkut penumpang dan barang, termasuk kendaraan bermotor. 

Adanya kapal penyeberangan dikelola ASDP Cabang Gorontalo, perjalanan Gorontalo- Pagimana dapat ditempuh dalam 11 jam dengan mengangkut penumpang, barang dan kendaraan, terutama menjelang lebaran. 

Sementara itu, menjelang Idulfitri, sejumlah perusahaan kapal barang antri merapat di Pelabuhan Gorontalo karena kapasitas pelabuhan terbatas. Karena itu, sedikitnya empat kapal barang harus berlabuh menunggu kesempatan merapat di dermaga untuk bongkar barang. ant/rambe 

Universitas Alkhairat Palu Bekerja Sama 
dengan IKIP Gorontalo

Rabu, 20 November 2002 
Gorontalo -ROL--Universitas Alkhairat Palu, Sulawesi Tengah, melakukan kerja sama dengan IKIP Negeri Gorontalo dalam pengembangan ilmu pendidikan keguruan serta peningkatan kualitas guru. 

Rektor IKIP Negeri Gorontalo, Nelson Pomalingo, Rabu (20/11/02) di Gorontalo, mengatakan, penandatanganan kerja sama (Memorandum of Understanding, MOU) dilakukan antara dirinnya dengan Rektor Universitas Alkhairat Palu, Drs.H.Faizal Mahmud, tanggal 18 November 2002. 

Menurut Nelson, IKIP Gorontalo terus melakukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri demi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Sepanjang kerja sama tersebut saling mengutungkan, maka tidak ada alasan untuk menolaknya," kata Nelson. Dia mengatakan dalam kerja sama tersebut, IKIP Gorontalo siap membantu apa pun yang dibutuhkan oleh Alkhairat sekalipun dalam tahap ini hanya dalam bidang pendidikan dan pengembangan guru demi kemandiriannya nanti. 

Rektor Alkhairat Palu, Faizal Mahmud ,mengatakan kerja sama tersebut dilakukan karena IKIP Gorontalo merupakan salah satu perguruan tinggi yang dinilai telah berhasil dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang pendidikan. 

Dia mengharapkan, IKIP Gorontalo dapat membantu Universitas Alkhairat dalam pengembangan ilmu keguruan yang lebih baik serta menciptakan tenaga pendidikan berkualitas dan mampu bersaing dalam era sekarang ini. Ant/Rambe 

Pemprov Gorontalo Tangani  Potensi 
Laut Teluk Tomini dengan Serius

Rabu, 20 November 2002 
Gorontalo-ROL-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan terus berupaya untuk menangani secara serius potensi laut di Teluk Tomini, kata Gubernur Gorontalo, Fadel Muhamad. 

Teluk memiliki kekayaan sangat berlimpah, terutama bidang kelautan dan perikanan, dan telah menjadi satu program dalam etalase perikanan, kata Gubernur Muhamad, Rabu (20/11/02) di Kota Gorontalo. 

Keseriusan Pemprov terhadap teluk ini, antara lain, ditandai dengan mengadakan pelatihan pengelola sember daya ikan terpadu Teluk Tomini dan workshop uji coba kewenangan di bidang kelautan dan perikanan. 

Kegiatan tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan turut  dihadiri dan dipantau oleh Dirjen Perikanan dan Kelautan, Sumpeno Putro. 

Menurut Gubernur, potensi Teluk Tomini tersebut bukan hanya milik Gorontalo, melainkan juga milik daerah lain, seperti  Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sehingga perlu dijaga bersama-sama. Potensi Teluk Tomini sudah eksis, tetapi belum masuk dalam salah satu pemikiran dan perencanaan serius sehingga belum  terkelola dengan baik. Padahal jika teluk ini dikelola dengan profesional, maka sangat menunjang perekonomian daerah di Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. 

Diharapkan masyarakat agar mendukung seluruh program Pemerintah dalam memelihara potensi Teluk Tomini, dan jangan hanya menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tersebut kepada Pemerintah karena tanpa bantuan masyarakat program itu tidak akan berhasil.ant/abi 

Gorontalo Peserta Terbaik Nasional 
untuk Kegiatan Pemuda Remaja Masjid 

Senin, 18 November 2002
GORONTALO—GP Online--Kontingen Gorontalo ditetapkan menjadi peserta Terbaik I atau peserta Terbaik Nasional pada acara Perkampungan Kerja Pemuda Remaja Masjid Indonesia Tingkat Nasional III akhir Oktober lalu. 

Demikian ditegaskan Ketua Umum DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Gorontalo, Yusuf Husain, pada acara buka puasa bersama dengan jajarannya di kelurahan Bugis Jumat (15/11/02) akhir pekan kemarin. Pada acara yang dibuka Wapres Hamzah Haz dan ditutup oleh Menko Kesra Yusuf Kalla itu, kata Yusuf, kontingen Gorontalo hanya diperkuat 10 orang. Alhamdulillah, berkat kekompakan serta semangat persatuan kesatuan kontingen Gorontalo mendapat perhatian serta aplaus dari kontingen daerah lain. Akibatnya, berbagai lomba yang digelar, selalu kontingen Gorontalo yang mendapat pujian dan suport. Nah, cerita soal keberangkatan ke lokasi perkemahan yang terletak di desa Pasir dan Antibar, Kecamatan Mempawah Hilir, Kalimantan Barat, yang  memakan waktu hampir seminggu perjalanan, yaitu Kwandang-Balikpapan 2 hari dan Balikpapan-Pontianak selama 5 hari lewat darat, tampaknya sangat berkesan dan mengasyikan, karena medan yang ditempuh melewati hutan lebat serta menelusuri sungai di sisi hutan-hutan belantara yang sama sekali belum terjamah kendaraan apa pun. 

Adapun kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam acara tersebut, antara lain, penghijauan abrasi pantai, gerakan desa seribu pohon buah-buahan, pelatihan bagan apung, dan pengelolaan manajemen zakat. Lainnya adalah olah raga, kesenian, pidato, dan pentas seni-budaya. “Semuanya diikuti oleh perserta  Gorontalo dari awal hingga akhir. 

BKPRMI mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Fadel yang sudah banyak membantu keberangkatan kontingen Gorontalo,” papar Yusuf. 

Sementara itu, pada acara buka bersama yang digelar di kediaman Yusuf pekan kemarin juga sudah ditetapkan Tim Safari Ramadan yang dipimpin langsung oleh Abd. Wahid Husain. Untuk realisasinya, disepakati pada pekan ini dengan mengambil lokasi di pesisir Dana Limboto. “Kegiatan tersebut merupakan wujud dan program kerja BKPRMI dalam rangka memakmurkan masjid dan koordinasi kerja lembaga yang berpusat di masjid-masjid ini,” kata Yusuf.(GP-41) 

Belanda Berikan Bantuan Rp 2,25 Miliar 
kepada Pemkab Boalemo

Senin, 04 November 2002 
Gorontalo-ROL-- Pemerintah Belanda memberikan bantuan sebesar Rp2,25 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo, Provinsi Gorontalo, untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten tersebut. 

Wakil Bupati Boalemo, M.K.Dalanggo, Senin (4/11/02) kepada Antara, di Boalemo, mengatakan, bantuan dari negara "kincir angin" itu disalurkan melalui Pemerintah Pusat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemkab Boalemo. Dalam rangka penyaluran bantuan tersebut telah dilakukan penandatangan Memorandum of Undestanding (MOU) Bupati Boalemo Iwan Bokings dengan Dapartemen Keuangan selaku penyalur bantuan itu. 

Bantuan tersebut siap untuk disalurkan oleh Pemerintah Belanda kepada Pemkab Boalemo melalui Pemerintah Pusat bila telah jelas pengalokasiannya agar pengunaan dana itu jelas dan tidak akan mubazir. 

Sekarang ini Pemkab Boalemo telah meminta Dinas Pendidikan Nasional serta unsur pemerintah terkait di kabupaten tersebut segera proposal untuk penggunaan dana bantuan khusus bagi peningkatan pendidikan itu. 

Bantuan tersebut akan cair pada tahun ini juga sebab alokasi dana itu masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2002, berasal dari pos anggaran Bantuan Luar Negeri (BLN), kata Dalanggo. 

Penggunaan dana bantuan luar negeri itu diarahkan untuk kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti pengadaan buku paket, alat peraga, serta sarana dan prasarana lainnya. 

Dana tersebut tidak akan dibagi kepada setiap sekolah, melainkan akan diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang belum lengkap berbagai sarana dan prasarana belajarnya. "Bagi sekolah telah lengkap sarana dan prasarana belajarnya tidak akan mendapat bantuan tersebut, "kata mantan staf Pemda Kota Manado itu. Ant 

Berbagai Kegiatan Dilaksanakan 
Warga Gorontalo Menyambut Ramadan

Senin, 04 November 2002 
Gorontalo -ROL-- Berbagai kegiatan akan dilaksanakan warga Gorontalo dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan diperkirakan akan jatuh pada tanggal 6 November 2002 nanti. 

Pemantauan ANTARA, Senin (4/11/02) di Gorontalo, kegiatan tersebut antara lain perbaikan, pemugaran dan pengecatan, serta melengkapi sarana dan prasarana tempat ibadah untuk umat Islam yang akan dipakai selama bulan Ramadan. 

Pengurus dan warga Muslim sejumlah masjid dan musalah di Gorontalo terlihat sibuk melakukan pengecatan dan perbaikan dinding serta tempat untuk mengambil air wudu dan membenahi sarana penerangan tempat ibadah. 

Di Masjid Agung Kota Gorontalo telah didirikan tenda-tenda sebagai tempat untuk digunakan berbuka puasa bagi warga di sekitar maupun warga lain sedang melakukan perjalanan jauh dipersilakan buka puasa bersama. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan warga Muslim Gorontalo setiap menjelang Ramadan dan hal tersebut mendapat dukungan dari warga non-Muslim di daerah itu. 

Menurut Zainudin Samoe, salah seorang pengurus masjid di Kota Gorontalo mengatakan, pembenahan tempat-tempat ibadah tersebut dilaksanakan secara sukarela warga yang ada di sekitar masjid dan musalah. 

Setiap menjelang Ramadan, banyak warga yang memberi sumbangan seperti cat, lampu penerangan, sejadah, kita suci Al-Quran, karpet, jam dinding, serta kebutuhan lain sebagai penunjang ibadah bulan puasa. 

Dia menjelaskan, warga non-Muslim juga seringkali membantu peralatan untuk menunjang sarana dan prasarana masjid, hal itu sudah berlangsung lama, sebagai pertanda rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Gorontalo sangat kuat. Ant/Rambe 

DPRD Gorontalo Minta Tempat Hiburan 
Ditutup Selama Ramadan

Senin, 04 November 2002 
Gorontalo -ROL-- DPRD Gorontalo dan Organisasi Islam di daerah tersebut meminta tempat-tempat hiburan malam ditutup dan rumah makan tidak beroperasi pada siang hari selama bulan Ramadan. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Adbul Djabar Bahua, Senin(4/11/02)di Gorontalo, mengatakan, penutupan itu untuk menghormati umat Muslim yang sedang menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan. 

Permintaan tersebut diambil untuk menjaga dan memperkukuh rasa persaudaraan dan toleransi, terutama pada malam hari agar tidak menimbulkan masalah tidak diinginkan, karena pada saat itu warga Muslim sedang beribadah dan melaksanakan perintah Allah swt. 

Kepada pemerintah juga diminta membuat surat edaran dan imbauan seperti dilakukan pada bulan Ramadan lalu, dan bila ada pengusaha hiburan melakukan pelanggaran agar diberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha. 

Sejumlah tokoh organisasi Islam di Gorontalo seperti NU, Muhamadiah, dan Serikat Islam ketika ditemui mengatakan, sebaiknya untuk menghargai kaum Muslim dalam menjalankan amalia Ramadan, maka tempat hiburan ditutup sementara. 

Menurut mereka, sifat toleransi dan rasa persaudaraan yang telah terpelihara dengan baik selama ini harus dipertahankan agar nantinya tidak bercoreng oleh ulah oknum-oknum tidak bertanggung jawab. 

Kepada warga Muslim di daerah itu diminta melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan telah digariskan oleh agama dan tetap menjaga rasa teloransi dengan umat beragama lain yang juga merupakan saudara kita. Ant/Rambe  

Calon Jemaah Haji Gorontalo 
Meningkat 66 Persen

Jumat, 01 November 2002 
Gorontalo -ROL-- Calon Jemaah Haji untuk tahun 2003 di Provinsi Gorontalo meningkat sekitar 66 persen jika dibandingkan dengan tahun 2002. 

Panitia penyelenggara urusan Jemaah Haji Provinsi Gorontalo, Syaruf Ali, Jumat (01/11/02) di Gorontalo, mengatakan, jumlah calon jemaah haji tahun 2002 tercatat 234 orang dan tahun 2003 meningkat menjadi 388 orang. 

Jumlah tersebut belum termasuk kuota untuk Gorontalo yang ditetapkan dari pusat, karena saat ini ketua penyelenggara urusan jemaah haji masih berada di Jakarta. "Berapa banyak jatah untuk Gorontalo tinggal menunggu kepulangan dari ketua penyelenggara urusan jemaah haji dari Jakarta, " kata Ali. 

Menurut dia, bertambahnya jumlah calon jemaah haji asal Gorontalo karena semakin meningkatnya keinginan warga Muslim untuk memenuhi panggilan ke tanah suci dan lebih menumbuhkan rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Calon jemaah haji Gorontalo akan diberangkat dari Bandara Jalaludin Gorontalo seperti musim haji tahun 2002, ke embarkasi Makassar untuk selanjutnya menuju ke Arab Saudi.

Mengenai pesawat, Ali mengatakan masih akan dibicarakan dengan pihak pemerintah Gorontalo dalam hal ini Gubernur Gorontalo Fadel Muhamad jenis pesawat dan fasilitas bagi calon jemaah. Ant/Rambe 

Dinas Koperasi Kabupaten Gorontalo 
Adakan Pelatihan LKM

Jumat, 01 November 2002 
Gorontalo -ROL-- Dinas Koperasi Kabupaten Gorontalo mengadakan pelatihan selama empat hari kepada para pengurus koperasi dan lembaga keuangan mikro (LKM) di daerah tersebut. 

Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Gorontalo, Idris Haju, Jumat (1/11/02) di Gorontalo, mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dalam, mengelola koperasi sehingga nantinya dapat berkembang dengan baik. 

Selain itu, pelatihan tersebut lebih diarahkan untuk mendukung caturprogram unggulan Pemerintah Kabupaten Gorontalo khususnya ekonomi kerakyatan dengan sasaran masyarakat ekonomi lemah. 

Dia mengatakan pelatihan tersebut diikuti oleh sekitar 50 perserta berasal dari koperasi dan LKM yang telah mendapat bantuan dari Pemerintah maupun baru saja terbentuk. 

Selama pelatihan tersebut selain akan memperoleh materi tentang pengelolaan koperasi maupun keaungan, juga mengadakan studi banding atau peninajauan lapangan. 

Diharapkan agar semua materi dalam pelatihan ini dapat dipraktikkan dalam mengelola koperasi maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga bisa lahir manajer andal dan mampu mengelola manajemen dengan baik dan sempurna. 

"Dengan adanya manajemen yang tertata dengan baik maka akan semakin banyak koperasi mandiri di Kabupaten Gorontalo, " kata Haris.Ant/Rambe 

Pemprov Gorontalo dan PLN 
Tanda Tangani MOU

Kamis, 31 Oktober 2002 
JAKARTA -- Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Eddie Widono mengungkapkan, PT PLN secara bertahap akan mengalihkan pusat-pusat listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pusat listrik tenaga air (PLTA). Hal ini untuk mengurangi beban biaya operasional PLTD yang belakangan ini sudah tidak rasional lagi. 

''Saat ini harga minyak untuk PLTD sudah mencapai sekitar Rp 425 per kwh, sama dengan harga jual listrik kita ke masyarakat,'' tandas Eddie usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN dengan Pemprov Gorontalo di kantor PLN Jakarta, Rabu (30/10/02) siang. 

MOU yang ditandatangani oleh Eddie Widiono dan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang disaksikan Dirjen Sumber Daya Air Depatemen Kimpraswil Rustam Syarif, Ketua DPRD Gorontalo, dan sejumlah pejabat di lingkungan PLN itu, merupakan awal kerja sama untuk membangun PLTA di Waduk Dumbaya Bulan, Gorontalo. 

Tingginya harga minyak dibandingkan dengan harga jual listrik tersebut, sambung Eddie, sudah sangat dirasakan beratnya oleh PLN. Terutama PLTD-PLTD yang tersebar di Jawa, yang mulai berkurang sumber gas dan minyaknya. 

Dengan harga minyak dan harga jual listrik seperti itu, lanjutnya, PLN harus mengeluarkan subsidi yang cukup besar, paling tidak untuk biaya operasional di luar kebutuhan minyak. 

Selama ini sebagian besar kebutuhan listrik di propinsi itu dipasok oleh PLTD. Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, usai penandatanganan MoU dengan PLN, mengakui subsidi listrik yang diterima daerahnya mencapai sekitar Rp 15 miliar setiap tahun.

''Untuk itu kita akan mengembangkan waduk Dumbaya Bulan yang sebenarnya sangat potensial untuk PLTA. Kedalaman waduk lebih dari 15 meter dan masuk dalam klasifikasi waduk besar,'' kata Fadel. 

''Setelah MOU ini kita akan langsung memulai proyeknya. Pemprov Gorontalo menyediakan awal dana sebesar Rp 1 miliar untuk studi kelayakan,'' papar gubernur yang juga dikenal sebagai pengusaha ini. 

Dana selanjutnya, sambung Fadel, mengingat proyek ini menjadi proyek nasional maka nantinya akan mendapatkan dana dari Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia. ''PLN mengatakan itu ada dananya dari ADB dan World Bank dan sudah mengagendakannya.'' 

Menurut Fadel, meski studi kelayakan masih akan dilakukan, semua persiapan sudah rampung. ''Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah akan menangani waduknya, PLN akan menyediakan turbin, dan pengelolaannya akan dilakukan bersama dengan Pemprov,'' tambahnya.ris/dam 

Pemprov dan PLN akan Atasi 
Krisis Listrik di Gorontalo

Selasa, 29 Oktober 2002 
Gorontalo -ROL-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Gorontalo merencanakan untuk tahun 2003 nanti akan mengatasi bersama masalah krisis listrik di provinsi tersebut. 

Kepala PLN Cabang Gorontalo, M Syafrudin, Selasa di Gorontalo, mengatakan, Pemprov Gorontalo akan mengadakan mesin pembangkit listrik bertenaga diesel berkekuatan sebesar 2x2 megawatt. 

Selain itu, pihak PLN Cabang Gorontalo mendapat bantuan satu unit mesin pembangkit listri dari Denmark berkekuatan sebesar satu megawaat untuk pengadaan tahun 2004 nanti. 

Dia mengatakan, krisis listrik akan teratasi jika para pelanggan mampu memposisikan diri sebagai bagian dari persoalan listrik, dalam arti mereka memberikan respon dengan cara menghemat listrik. "Kalau masyarakat mendukung upaya mengatasi krisis listrik, maka Gorontalo akan terhindar dari masalah tersebut," kata Syafrudin. 

Krisis ini bisa teratasi asal ada kerjasama dan jangan hanya menyudutkan pihak PLN, sementara kriris tak dipungkiri bisa disebabkan oleh pelanggan itu sendiri. Menurut Syafrudin, masalah krisis listrik bukan hanya dialami daerah Gorontalo, tetapi seluruh Indonesia mengalami hal serupa sejak beberapa tahun terakhir. Ant/Rambe 

Yayasan OBI Lakukan Bakti Sosial di Boalemo

Kamis, 24 Oktober 2002 
Gorontalo -ROL--Yayasan Obor Berkat Indonesia (OBI) baru-baru ini melakukan kegiatan bakti sosial di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo selama dua hari. Ketua Yayasan OBI, Non Rawung, Kamis di Gorontalo, mengatakan, kegiatan sosial itu didukung oleh 30 tenaga dokter langsung di datangkan dari Jakarta atas tanggungan pengusaha nasional asal Boalemo, Ir. Ciputra. 

Non Rawung menjelaskan, selama dua hari di daerah tersebut Yayasan OBI melaksanakan pengobatan gratis kepada sekitar 1011 orang pasien, terdiri dari pasien umum 737 orang, pengobatan gigi 113 orang. 

Sedangkan untuk operasi terdiri dari bibir sumbing sebanyak tujuh orang, benjolan 78 orang, disamping sunat massal terhadap 76 anak dari keluarga orang tua kurang mampu dalam soal ekonomi. 

Menurut dia, kegiatan semacam ini pernah dilaksanakan di daerah tersebut dan didanai pula oleh Ciputra, pada waktu itu bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni 2002. Ant/Rambe 

Kabupaten Gorontalo Mendapat Hibah
dari Pemerintah Jepang 

Selasa, 15 Oktober 2002 
JAKARTA -- Pemerintah Jepang memberikan hibah sebesar 400 ribu dolar AS kepada 22 Pemerintah Kabupaten (Kemkab) di Indonesia. Hibah yang diberikan melalui Bank Dunia ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance). 

"Program yang dibiayai melalui hibah ini akan melakukan penguatan dalam konteks good governance," kata Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Bambang Bintoro Soedjito, di sela-sela pembukaan peluncuran dan sosialisasi Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah di Jakarta, Senin (14/10/02). 

Menurut Bambang, kabupaten itu di antaranya adalah Solok, Lebak, Indramayu, Magelang, Bantul, Tuban, Gorontalo, dan Tanah Toraja. Pemilihan kabupaten ini dilakukan setelah melalui pengkajian tim assessment (penilaian) Bappenas. "Setelah berhasil, program ini akan meluas ke kabupaten lain," terangnya. 

Untuk mendapatkan program itu, urainya, ada tiga persyaratan yang harus depenuhi. Ketiganya adalah reformasi kebijakan dan peraturan, evaluasi partisipatif terhadap persoalan pengentasan kemiskinan, dan perencanaan partisifatif untuk investasi publik. 

Ia menambahkan dalam melaksanakan program tersebut akan melibatkan Bank Dunia yang dibantu oleh fasilitator, seperti LSM dan Perguruan Tinggi yang diseleksi terlebih dulu. 

Menurutnya, persyaratan itu ditujukan agar dapat menjamin keberhasilan program yang dicanangkan. Fasilitator itulah yang nanti akan mengkaji sejauh mana kebutuhan yang diperlukan. 

Adapun evaluasi akan dilakukan di akhir program pada Juni 2003. Dari evaluasi itulah, lanjutnya, yang memungkinkan suatu kabupaten dapat menerima program investasi atau tidak. "Sifatnya kompetisi, yang bagus akan jadi pemenang," ungkapnya. 

Ia melanjutkan selain Jepang, Pemeritah Inggris sebenarnya juga berminat memberi hibah dalam program yang sama. Bahkan, ke depannya akan ada pinjaman luar negeri yang sifatnya cost recovery atau ada potensi pengembalian. Dengan demikian, maka setiap pemerintah daerah yang akan mengatur kebijakan tersebut. 

Laju Inflasi Gorontalo Melampaui Nasional 

Senin, 14 Oktober 2002
Gorontalo -ROL-- Laju inflasi di Provinsi Gorontalo pada bulan September 2002 mencapai 3,67 persen, melampaui inflasi nasional hanya 0,53 persen, dan inflasi Sulut sebesar 1,15 persen pada bulan yang sama. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, Rijal Ismail, Senin di Gorontalo, menjelaskan, inflasi itu dipacu oleh naiknya harga beberapa komoditas pertanian dan perikanan, kelompok kesehatan, makanan, dan minuman. 

Akibat meningkatnya laju inflasi tersebut, harga indeks konsumen (IHK) juga mengalami kenaikan dari 286,15 persen pada bulan Agustus 2002 menjadi 296,65 persen pada bulan September 2002. 

Menurut Rijal Ismail, laju inflasi berdasarkan tahun kalender antara Desember 2001 sampai September 2002 mencpai 11,58 persen, sedangkan berdasarkan perhitungan tahun ke tahun (year on year) antara September 2001 sampai September 2002 mencapai 13,07 persen. 

Dari perhitungan yang ada, kata Ismail, selama September 2002 ada tujuh kelompok pengeluaran tercakup dalam IHK mengalami inflasi, dan satu kelompok mengalami deflasi, yaitu kelompok perumahan, sedangkan dua kelompok tidak mengalami perubahan indeks. Ant/Rambe 

Alokasi Dana UKM Boalemo Sebesar Rp 1, 325 M 

Senin, 14 Oktober 2002 
Gorontalo -ROL-- Alokasi dana pemerintah pusat tahun anggaran 2002 untuk membantu pengembangan Pengusaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebesar Rp 1,325 miliar. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Boalemo, Harun Abdullah, Senin di Gorontalo, mengatakan, alokasi tersebut terungkap dalam rapat koordinasi nasional bidang Koperasi dan UKM di Jakarta belum lama ini. 

Dia menjelaskan dana sebesar itu akan dialokasi untuk berbagai kegiatan seperti program koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjan melalui subsidi BBM sebesar Rp 500 juta, pengembangan BDS (business development service) Rp 50 juta. 

Program pengembangan rumput laut melalui modal awal sebesar Rp200 juta, penguatan Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) dan simpan pinjam (dana dekonsentrasi) Rp450 juta, serta penangkapan ikan bagi koperasi nelayan sebesar Rp 125 juta. 

Menurut dia, dana tersebut belum termasuk anggaran untuk pelatihan dan pendidikan bagi koperasi dan UKM. Namun pemerintah Kabupaten Boalemo telah mengajukan pengusulan kepada pemerintah pusat. 

Dia mengatakan pembaharuan dan pembahasan tentang dana tambahan tersebut akan dilaksanakan pertengahan Oktober 2002 nanti, dan Kabupaten Boalemo telah diundang sebagai wakil dari Provinsi Gorontalo. 

Secara umum, rapat koordinasi nasional itu membahas tujuan, ncapaian sasaran, pemantapan koordinasi pelaksana program pemberdayaan Kredit Uhasa Kecil Menengah (KUKM) 2002 dan 2003 terfokus ke daerah-daerah berpotensi. Ant/Rambe 

BPPT-Pemkab Boalemo Kembangkan PLTS 

Sabtu, 05 Oktober 2002 
GORONTALO--Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo menandatagani Memorandum of Understanding (MOU). Berdasarkan MOU itu kedua belah pihak sepakat untuk kerjasama dalam bidang informasi, pengembangan energi serta pengembangan sumber daya alam. 

Menurut Iwan Bokings, Bupati Gorontalo--yang meneken MOU bersama Deputi Kepala Bidang Tehnologi Informasi, Energi, Material dan Lingkungan (TIEML) BPPT, Rahmat Mulyadi--mengungkapkan BPPT akan membantu Pemkab Boalemo untuk penerapan informasi manajemen dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Untuk bidang energi, Pihak BPPT, Kata Bupati, akan menjajaki potensi-potensi penghasil energi yang dimiliki daerah tersebut, misalnya untuk energi listrik saat ini masih merupakan salah satu masalah. Menurut dia, BPPT memiliki teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sangat praktis untuk dikembangkan di desa-desa terpencil dan belum dijangkau oleh jaringan listrik. 

Dalam bidang meterial dan lingkungan, kerjasama tersebut mencakup upaya-upaya pengembangan industri dan untuk lingkungan belum terlalu penting karena Boalemo dinilai masih sangat kecil kegiatan industri yang mengancam kelestarian lingkungan. ''Pemerintah Boalemo bertekat agar Kabupaten termuda di Propinsi Gorontalo tersebut bisa sejajar dengan daerah lainnya,'' kata Iwan. ant

Menteri Kelautan Serahkan Bantuan 
kepada Masyarakat Pesisir 

Jakarta-RRI Online--Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, hari ini (28/9/02) di Gorontalo menyerahkan bantuan kompensasi subsidi BBM kepada masyarakat miskin untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). 

Gubernur Gorontalo, Fadel Muhamad melaporkan, Provinsi Gorontalo memperoleh dana konpensasi BBM sbesar Rp16,5 miliar pada tahun 2001 untuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui berbagai program, khusus untuk PEMP di Kota Gorontalo memperoleh Rp600 juta.  Bantuan serupa untuk tahun 2002 khusus program PEMP memperoleh alokasi sebesar Rp1,9 miliar, masing-masing kepada Kebupaten Gorontalo Rp950 juta dan Kabupaten Boalemo Rp950 juta. 

Menteri Rokhmin mengatakan, pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan, dilakukan pemerintah melalui program PEMP dengan dana konpensasi subsidi BBM disisihkan secara lintas sektoral Departemen Kalautan dan Perikanan. 
Kiat pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat pesisir dan para nelayan, antara lain melalui program bidang perikanan untuk mengenjot pendapatan nelayan pesisir secara lestari, disamping mengusahakan perbaikan harga jual beli perikanan. 
Departemen Kelautan dan Perikanan saat ini bukan hanya mengembangkan program pemberdayaan perikanan tangkap, tetapi juga budidaya perikanan dengan memanfaatkan potensi di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam perikanan. 
Di provinsi Gorontalo, lanjut menteri, pemerintah mengembangkan etalase perikanan sebagai model pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan di laut, disamping itu pemerintah menyiapkan Danau Limboto untuk pengembangan perikanan budidaya dengan pola karamba.  "Kita menaruh harapan besar pada Gorontalo karena potensi SDA-nya yang cukup disamping pemerintahnya kompak dan masyarakatnya mampu menciptakan situasi keamanan kondusif, karena itu saya optimis kemajuan Indonesia akan dimulai dari Gorontalo," tandas menteri. 
Dalam dialog dengan para nelayan dan masyarakat pesisir dari tiga dati II Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo, Menteri Rokhmin Dahuri menyatakan kesiapan untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap 65 persen penduduk Gorontalo di kawasan pesisir yang hidup prasejahtera. (ant/wi)

Menteri Kelautan dan Perikanan 
Memulai Kunjungan Kerja di Provinsi Gorontalo

Jakarta-RRI Online--Menteri Kelautan dan Perikanan, Rochim Dahuri memulai kunjungan kerja dua hari di Provinsi Gorontalo dengan jadwalkan, antara lain akan menyerahkan bantuan dana konpensasi BBM kepada masyarakat miskin di daerah itu. Sesaat setelah tiba di Bandara Djalaludin Gorontalo, Jumat petang, Menteri Rochim Dahuri didampingi Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad serta pejabat lainnya, meninjau PT Usaha Mina Gorontalo dan berdialog dengan para karyawan BUMN tersebut kini kondisinya memprihatinkan.

Asisten I Pemprov Gorontalo, Idris Rahim kepada pers mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Rochim Dahuri dalam kunjungan kerja itu juga mengadakan pertemuan dengan aparat Pemprov, Kota dan Kabupaten se Gorontalo dan para pengusaha perikanan di daerah itu. Sabtu pagi Menteri Rochim Dahuri menyerahkan bantuan dana konpensasi BBM kepada masyarakat miskin dan nelayan tradisonal di daerah itu, selanjutnya meninjau lokasi kelompok penerima paket PEMP di Kelurahan Leyato Selatan, Kota Gorontalo, kemudian kembali ke Jakarta. 

Menurut Idris Rahim, selain Menteri Kelautan dan Perikanan Rochim Dahuri, pejabat negara lainnya yang berkunjung ke Gorontalo mulai hari Jumat adalah Ketua LAN dalam rangka penanda-tanganan MoU tentang perekrutan pegawai dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. 

Hari Ahad (29/9) sampai Selasa (1/10) Komisi IV DPR RI juga mengunjungi daerah ini dengan jadwal meninjau kondisi Bandara Djalaludin Gorontalo, Pelabuhan Feri Gorontalo serta meninjau DAS Hilir Sungai Bone dan keadaan Danau Limboto. Selama kunjungan tiga hari di Gorontalo itu Komisi IV DPR RI juga mengadakan pertemuan dengan Gubernur Fadel Muhamad dan jajarannya, BUMN di lingkungan Dephub, Departemen PU/Kimpraswil, jajaran Dinas Perhubungan setempat serta organisasi pengusaha jasa konstruksi dan real estate. 
Idris rahim mengatakan, kunjungan para pejabat negara dan Komisi IV DPR RI tersebut berkaitan dengan rencana-rencana pembangunan, pemerintahan dan berbagai program yang sedang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, terutama dalam menghadapi tahun anggaran 2003 mendatang. (ant/wi) 

Gorontalo Akan Miliki Institut Penelitian Jagung 

Jakarta--RRI Online--Provinsi Gorontalo yang ingin mengembangkan komoditas jagung sebagai andalan utamanya akan memiliki sebuah lembaga penelitian yang khusus mempelajari dan mengembangkan jagung ."Saya telah minta Menristek Hata Rajasa agar pada tanggal 1 Oktober meresmikan Institut Penelitian dan Pengembangan Jagung di Gorontalo. Saya membuat institut ini yang pertama kali di Indonesia," kata Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad kepada pers di Jakarta, Senin. 
Fadel mengatakan, untuk memimpin lembaga riset itu ia telah minta seorang pakar jagung dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Doktor Jamal untuk mengepalai institut tersebut, "Saya telah mengangkat Doktor Jamal, seorang ahli jagung dari IPB yang sekarang bertugas di Maros, Sulawesi Selatan sebagai kepala di sana. Penunjukan itu sudah disetujui Menristek dan akan diresmikan tanggal 1 Oktober," kata Fadel. 

Pendirian lembaga pengkajian ini amat diperlukan karena konsumsi jagung di tanah air mencapai 9,9 juta ton per tahun sedangkan pakar tanaman ini hanya 13 orang dengan satu lembaga pemulia jagung. " Bandingkan dengan Cina yang memiliki 65 lembaga penelitian dengan 270 ahli jagung. Sementara itu India memiliki 27 lembaga dengan 56 ahli. Kemudian Filipina mempunyai 12 lembaga dengan 50 ahli. Jadi, kita memiliki ahli yang paling sedikit, "kata Fadel dengan nada prihatin. 

Ketika menjelaskan latar belakang Institut Penelitian Jagung tersebut ia mengatakan, baru-baru ini dirinya mengunjungi RR Cina untuk meneliti pengembangan komoditas tersebut bersama Menteri Pertanian Profesor Bungaran Saragih yang juga merupakan pakar dari IPB. "Ketika mengunjungi daerah Shandong, saya melihat tanaman jagung di sepanjang jalan," katanya sambil menyebutkan kunjungan itu antara lain untuk menindaklanjuti kunjungan kenegaraan Presiden Megawati Soekarnoputri belum lama berselang. Komoditas jagung harus ditingkatkan produksinya karena tingkat konsumsi pada masa mendatang akan terus meningkat, padahal sekarang saja komoditas ini masih terus diimpor sekitar dua juta ton/ tahun, katanya. (ant/did)

Pegambus Tunanetra Risno Ahaya Lestarikan 
Seni Bertutur Lewat Lebih dari 200 Lagu Karya Ciptaannya

Jakarta, Liputan6.com, 5/28/2002 
Gorontalo: Bagi warga Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo, pantun dan gambus adalah kekayaan budaya tidak ternilai. Namun wilayah ini patut beruntung. Sebab pegambus tunanetra Risno Ahaya telah melestarikan seni bertutur itu lewat lebih dari 200 lagu karya ciptaannya. Pantun yang didendangkan dia dalam bahasa lokal itu amat akrab dengan kehidupan masyarakat Gorontalo. Petikan alat musik gambus dan lantunan vokal berisi syair tentang kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cinta, lelucon, kritik sosial, hingga dendang religius. 

Di mata warga Gorontalo, suara dan reputasi lelaki yang tunanetra sejak usia dua tahun ini tidak dapat disangkal. Kebolehan seniman alam berusia 35 tahun itu kerap mengisi berbagai acara resmi di tanah kelahirannya. Bahkan saking gandrungnya masyarakat, ayah tiga anak ini sempat masuk kandidat Bupati Gorontalo, beberapa waktu silam. Maklum, pemusik gambus yang otodidak ini cukup konsisten dengan budaya leluhur. Buktinya, sampai saat ini sedikitnya ada 200 lagu yang sudah diciptakan Risno. 

Ironisnya, kehidupan pelestari budaya gambus Gorontalo itu sungguh memprihatinkan. Bahkan untuk menghidupi anak istrinya, Risno masih harus mengamen dari pasar ke pasar. Namun untunglah, legenda pegambus Gorontalo tak pernah mati.(29/1/2001/BMI/Hamim Pou dan Helmi Yasin)

Sejumlah 700 TKI Asal Gorontalo Magang ke Jepang 

Selasa, 02 Juli 2002 

MANADO--- Sedikitnya 700-an pencari kerja (TKI) lulusan sekolah menengah dan sarjana di Provinsi Gorontalo mengikuti program pelatihan kerja (magang) ke Jepang. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (Nakertranskop) Provinsi Gorontalo, Arjon Paris, Senin di Gorontalo, program kerja magang ini sangat diminati oleh para pencari kerja di daerah itu. 

Saat ini jumlah pencari kerja di Provinsi Gorontalo yang terdaftar di kantor Disnakertranskop setempat sebanyak 17.820 orang. Mreka berasal dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Boalemo. 

Sebelum diberangkatkan ke Jepang, kata Arjon Paris, para peserta program kerja magang ini telah mengikuti sosialisasi, bimbingan, dan penyuluhan yang diberikan oleh instruktur dari Depnakertrans pusat dan kantor Disnakertranskop setempat. 

Sosialisasi dan penyuluhan yang juga mengikutsertakan sejumlah tokoh masyarakat, pimpinan LSM, BUMN, BUMD dan instansi terkait itu, untuk menepis kesan negatif dari masyarakat tentang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. 

Menurut Arjon, program kerja magang seperti ini juga akan dilaksanakan di dalam negeri. Saat ini sedang dirintis kerjasama dengan beberapa negara lain seperti Korea dan Arab Saudi. n ant

Gorontalo Barter Jagung dengan Filipina 

Selasa, 17 September 2002 
JAKARTA -ROL- Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, mengungkapkan dalam mengembangkan ekonomi daerahnya, Pemda Gorontalo menjajaki kerja sama ekonomi dengan Pemerintah Filipina. Dalam kaitan tersebut, awal September lalu, Fadel memboyong tidak kurang dari 24 pengusaha dan anggota DPRD Gorontalo melakukan kunjungan ke beberapa kota di Filipina.

 

Foto: Kunjungan Rombongan Gubernur Gorontalo,  Ir. Fadel Muhammad, bersama Presiden Filipina,  Gloria Macapagal Arroyo

"Gorontalo itu berada pada utara dari daerah timur. Kita harus melihat bahwa kita mesti mengembangkan usaha kita, mengembangkan daerah kita untuk mencari pasar-pasar baru. Selama ini orang Gorontalo beli barang dan menjual barang ke Jawa, paling Jakarta atau Surabaya. Padahal itu memerlukan waktu yang lama," kata Fadel kepada Republika Ahad petang lalu. Dengan semboyan look to the east, kata Fadel, pemerintahnya ingin mengembangkan pola baru. "Kalau di Amerika look to the west mereka kampanye, kalau kita look to the east yang dikampanyekan. Artinya, kita manfaatkan potensi utara. Karena di utara ada satu kota besar namanya Davao City.

Itu merupakan salah satu kota besar di antara 30 kota besar di Asia Tenggara bahkan di Asia. Itu potensi ekonomi yang sangat hebat di Mindanau, sangat dekat dengan Gorontalo," jelasnya. Dalam kunjungan lebih dari seminggu di beberapa kota di negara Arroyo tersebut, banyak hal yang menarik yang didapatkan dari sana. "Kita melakukan barter. Kita menjual barang-barang seperti gula dan jagung, dari sana kita ambil kosmetik, obat-obatan, dan barang-barang dari industri," jelasnya. 

Selama ini, paparnya lebih lanjut, pihaknya menjual barang-barang komoditas ke Surabaya dan Jakarta dengan mendapatkan rupiah yang relatif rendah sekali. Sedangkan ke Davao, yang didapatkan adalah uang dolar AS, maka harganya lebih tinggi. "Kebetulan harga barang-barang tersebut di sana murah sekali, karena didapatkan langsung dari Jepang dan Amerika." 

Menyinggung pertemuannya dengan Presiden Filipina Arroyo, Fadel yang juga dikenal sebagai pengusaha ini mengungkapkan, Arroyo sangat mengharapkan Indonesia meningkatkan hubungan ekonomi dengan Filipina (dam).

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan 
Soal Megaproyek Tomini 

Minggu, 15/09/2002, 10:08 WIB 
satunet.com - Kalangan LSM yang bergerak di bidang lingkungan di Sulawesi Tengah Departemen Perikanan dan Kelautan sangat tidak transparan dalam melaksanakan megaproyek Teluk Tomini senilai R 17 triliun. "Terbukti, sampai sekarang kalangan masyarakat nelayan Teluk Tomini khususnya di Kepulauan Togean belum tahu tentang proyek tersebut," kata Jafar M Amin, Direktur Eksekutif LSM Toloka kepada Antara di Palu, Sabtu. 
Di sela-sela seminar sehari bertajuk "Menuju Kemitraan LSM, Pemerintah, dan Masyarakat Dalam Penanganan Pasca Konflik Poso", Amin mengatakan, kondisi demikian menandakan bahwa transparansi dari pelaksanaan megaproyek Tomini itu belum ada. 

Megaproyek Tomini, yang juga disebut proyek etalase perikanan nasional, berlokasi di kawasan Teluk Tomini, Sulteng, dengan total nilai proyek sekitar Rp 17 triliun.Ia mengatakan bila sikap pemerintah pusat, khususnya pimpro megaproyek ini, Fadel Mohammad --yang kini juga menjabat sebagai Gubernur Gorontalo-- tetap diam, dikawatirkan program etalase perikanan nasional yang bertujuan menggali potensi kelautan sekaligus memberdayakan nelayan pesisir pantai itu bakal tidak terwujud."Bagaimana mungkin program ini bisa berjalan bagus sementara masyarakat nelayan tidak dilibatkan," ujarnya. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat atau Fadel Muhammad secepatnya menyadari hal tersebut agar megaproyek senilai Rp17 triliun itu tidak mubazir. 

Kawasan Teluk Tomini, yang memiliki potensi perikanan lestari sekitar 78.000 ton per tahun, secara administratif berada dalam wilayah lima kabupaten, yaitu Banggai, Poso, Donggala, dan Parigi-Moutong di Sulteng serta Kabupaten Boalemo di Gorontalo.Pada pertengahan Februari 2002, Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan, Rokmin Dahuri, menetapkan daerah itu sebagai proyek etalase perikanan nasional di kawasan Timur Indonesia atau disebut juga Megaproyek Tomini. [nes] 

'Entrepreneurial Government' 
Oleh : Fadel Muhammad *)

Selasa, 27 Agustus 2002 (ROL) 
Pengelolaan pemerintahan dewasa ini hampir tidak jauh berbeda dengan pengelolaan perusahaan. Visi penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk mampu menghasilkan konsepsi baru yang konsisten dengan perkembangan tatanan masyarakat dan tatanan ekonomi yang berbasis informasi. Inovasi menjadi kata kunci. Dean Joseph Nye dari Kennedy School's of Government mengatakan bahwa pemerintah dengan jelas harus melakukan perubahan yang berkesinambungan sebagai suatu proses fundamental. 

Inovasi dalam pemerintahan tidak hanya mencakup perubahan menuju best practise atau menyediakan informasi yang mudah diakses, tetapi yang lebih penting inovasi itu sendiri harus melembaga dalam pola pikir aparatnya dan benar-benar dipahami. 

Persoalannya adalah di mana pemerintah harus belajar untuk melakukan inovasi yang lebih baik dan lebih cepat? Pemerintah dapat belajar dari siapa saja, dan belajar tentang proses inovasi yang sesungguhnya, baik dari sisi kewirausahaan maupun dari sisi korporat, ini akan membantu pemerintah menemukan jalan terbaik dalam berinovasi. 

Lingkungan yang Berubah 

Kita sekarang ini baru saja memulai evolusi menuju ke network society, seperti yang dicirikan oleh sosiolog Manuel Castells, di mana unit-unit produksi otonom dan bahkan pekerja individual dari berbagai perusahaan yang tersebar di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah dikoordinasikan. Ini yang oleh kalangan akademik dikatakan sebagai death of distance. 

Monopoli pemerintah yang berbasis wilayah geografis dihadapkan pada tantangan logika baru organisasi ekonomi transnasional yang mampu melakukan unjuk kerja secara efektif dan efisien tanpa hambatan jarak. Ini yang menjadi penekan yang sangat kuat, penyelesaiannya relatif mudah yaitu hanya membutuhkan framework internasional yang dapat disepakati oleh nations dan states agar peraturan perundangan dan pelaksanaannya sejalan dengan framework internasional. 

Tekanan dan penyesuaian yang lebih sulit justru berasal dari warganegara yang menuntut pemerintah untuk menjalankan fungsinya lebih efisien seperti yang dilakukan oleh organisasi dan perusahan-perusahaan di abad ke-21. Sebagai contoh biaya government service delivery (antaran jasa pemerintah) cenderung selalu dibandingkan dengan service delivery yang dilakukan oleh swasta. 

Tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah memenuhi harapan warganegara terhadap organisasi pemerintahan yang sama tanggapnya dengan organisasi swasta. Sekarang ini pemerintah pada umumnya masih dianggap lebih lamban dibandingkan dengan swasta dalam menyelenggarakan kegiatannya. Sementara warganegara menginginkan pemerintahannya menjadi setanggap dan seefisien organisasi dan perusahaan modern. Lembaga pemerintah dituntut untuk mewujudkannya, persaingan dengan organisasi swasta menjadi kebutuhan. 

Asumsi bahwa salah satu tugas utama manajemen adalah menjalankan organisasi menurut Peter Drucker kini semakin diragukan kebenarannya. Ini berarti mengaburkan perbedaan antara manajemen dengan kewirausahaan. Kegagalan manajemen yang dihadapi organisasi swasta saat ini bukan disebabkan oleh faktor internal, tetapi karena gagal menyadari atau mempertimbangkan faktor perubahan eksternal. Ini juga terjadi di sektor pemerintah. Kegagalan tersebut lebih disebabkan rendahnya sense of entrepreneurship dan kurang mampu merumuskan visi yang jelas tentang masa depan. 

Contoh yang paling sederhana adalah yang menyangkut pembelian teknologi baru, faktor penting yang menjadi pertimbangan bukan pada apa yang dibutuhkan oleh organisasi saat ini, tetapi apa yang akan dibutuhkan oleh organisasi untuk beberapa tahun ke depan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang arah pergerakan teknologi, maka akan menyebabkan munculnya keputusan yang salah dan tidak berguna. 

Sekarang harus ada perubahan berpikir manajerial, yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Sekarang bukan lagi kita menanyakan How are we doing?, tetapi What are we going to do next? 

Di atas itu semua, pemerintah akan dihadapkan pada lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang semakin rumit dan bergejolak. Solusi kemarin tidak bisa dijadikan pedoman untuk solusi hari ini, dan solusi hari ini tidak bisa digunakan untuk solusi esok hari. Organisasi pemerintahan sekarang dituntut untuk meningkatkan kecepatan dalam menghadapi perubahan. Warganegara menuntut pemerintah melakukan inovasi yang berkesinambungan agar efektif dalam memberikan pelayanan publik. 

Inovasi itu diperlukan agar pemerintah mempunyai kemampuan untuk melakukan unjuk kerja pelayanan melampaui teknologi yang ada. Selain itu, inovasi harus terus menerus dilakukan agar pemerintah mampu menghasilkan general social good yang memenuhi harapan seluruh warganegara. 

Dari perspektif pemerintahan spektrum inovasi adalah mencari social good yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Kita sering melupakan bahwa pemerintah itu sebenarnya merupakan inovator. Perkembangan demokrasi modern itu adalah inovasi konstitusi yang dilakukan pemerintah. Sebagai contoh misalnya Declaration of Independence negara Amerika Serikat. Itu merupakan inovasi pemerintah yang pengaruhnya mendunia dan mengubah tata hubungan antara warganegara dengan pemerintah dan menjadi mainstream penyelenggaraan pemerintahan. 

Pemerintah dalam mengapresiasi inovasi perlu memfokuskan pada subyek yang mampu meningkatkan kualitas demokrasi dan peningkatan kesejahteraan. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran politik warganegara dan tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas terhadap input, proses dan output menjadi kebutuhan. Pemerintah di sini harus mampu melakukan inovasi dalam bidang akuntabilitas agar warganegara patuh terhadap kebijakan pemerintah. Kepatuhan itu akan muncul bila masyarakat dapat dengan mudah mengetahui program-program publik yang ditujukan untuk kepentingan mereka dan dirasakan manfaatnya. 

Lembaga-lembaga pemerintah sudah harus mulai belajar bahwa kebijakan yang berorientasi pada warganegara memiliki nilai yang strategis yang mampu menghasilkan dividen berupa dukungan dari warga negara. Untuk melakukan percepatan dan perbesaran dividen yang berupa dukungan dari konstituen adalah menerapkan persaingan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan juga menghadirkan problem-solving regulation agar lembaga pemerintah itu dapat memfokuskan pada tiga tugas utama, yaitu menanggapi keluhan warganegara dengan cepat, melakukan pemeriksaan rutin, dan menghukum para pelanggar peraturan. 

Dalam konteks problem solving regulation perangkat pemerintah dituntut untuk mengembangkan cara untuk memecahkan persoalan dalam skala luas dan mendorong munculnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam memecahkan masalah bersama. 

Suatu studi yang dilakukan oleh Kennedy School of Government terhadap pemerintahan yang inovatif dalam kerangka ulang tahun kesepuluh The American Government Program memaparkan bahwa ada sepuluh pelajaran yang dapat dipetik dari para inovator yang berhasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pertama, tetapkan misi dengan jelas dan jangka waktu penyelesaian persoalan. Kedua, rumuskan persoalan yang dihadapi beserta dengan penyelesaiannya yang dapat terukur, sehingga kinerja pemerintahan dapat diukur baik dari segi input, maupun proses dan output. Ketiga, lakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain dimana memungkinkan. Keempat, bangun kemitraan dengan sector swasta dan lembaga nirlaba. 

Kelima, hargai bakat dan dedikasi frontline workers. Keenam, identifikasikan dengan jelas warga negara dan kelompok yang anda layani dan fokuskan setajam mungkin upaya Anda untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketujuh, jika pekerjaan Anda berhubungan dengan regulasi, pertimbangkan bekerjasama dengan pihak yang terkena regulasi untuk mencapai kesamaan tujuan melalui kerelaan mereka menerima regulasi tersebut, ketimbang melakukan upaya tradisional yaitu pemaksaan peraturan. 

Kedelapan, perhatikan bagaimana pasar bisa membantu menyediakan barang dan jasa publik. Kesembilan, gunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada warganegara. Dan, kesepuluh, bersikap fleksibel, ambil risiko, tetapi yang terkelola dan terukur. 

Berpikir Strategis 

Sepuluh kiat dari Kennedy School of Government itu sebenarnya diarahkan agar pemerintah mampu menjadi citizen-centered, result-oriented dan market-based atau dengan kata lain menjadi entrepreneurial government. Tekanan utama pada entrepreneurial government adalah berfikir strategis, yaitu memperluas perspektif dan memanfaatkan kreativitas yang bertanggungjawab. Pemerintahan berwirausaha adalah pemerintahan yang tidak sekedar mampu menghasilkan ide-ide yang cemerlang tetapi juga diiringi kemampuan untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Pemerintahan yang mampu dan mau mengambil risiko yang terukur dan mampu menjelaskan langkah yang dianggap aneh. 

Tujuan entrepreneurial government adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakaat melalui efisiensi, efektivitas dan pemberdayaan. Pendekatan yang digunakan fleksibel, dapat dengan mudah diadaptasi, dan bereaksi cepat terhdap perubahan lingkungan. Pemerintah wirausaha menggunakan kompetisi, pilihan pelanggan, dan mekanisme non-birokratik lainnya untuk melakukan sesuatu secara kreatif dan efisien. Memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas. 

Pada era keterbukaan ini instansi pemerintah banyak mendapat sorotan. Warganegara mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat semakin tahu dan kritis dalam menilai anggaran pemerintah untuk melayani warganya yang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menaik tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang sepadan. 

Pemerintah juga kurang sigap dalam melengkapi dirinya dengan sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan yang telah dilakukannya. Untuk ke depan setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan kinerja yang ditunjukkan harus terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Pemerintah wirausaha mengedepankan mutual trust and commitment antara pemerintah dengan warganegara. Karena itu, diperlukan hadirnya sistem informasi dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dari sini etika dan moral aparat di lingkungan pemerintah daerah yang berlandaskan pada komitmen nilai bersih, transparan dan professional bisa ditegakkan. Dengan adanya aparat pemerintah yang menjunjung tinggi nilai bersih, transparan dan professional, maka diharapkan akan mampu memberikan pelayanan publik yang prima. 

Mewujudkan pemerintahan wirausaha bukanlah karya pemerintah semata, masyarakat juga harus berpartisipasi. Pemerintahan wirausaha itu sendiri bukan tujuan tetapi sarana untuk lebih memahami aspirasi, keinginan, kehendak dan cita-cita warganegara dan memerlukan kesinambungan dari pemerintah sekarang dengan pemerintah berikutnya. 

Pemerintahan wirausaha yang berhasil akan menghasilkan suatu brand. Dengan memiliki brand yang bereputasi baik pemerintah akan lebih siap melakukan kompetisi, utamanya dalam menarik investasi. 
*)Gubernur Provinsi Gorontalo (Sumber:  Republika Online)

Misi Dagang Gorontalo Bertolak
Menuju ke Mindanao 

Gorontalo, Senin, 26/08/2002, Kompas Online 
Sejumlah pengusaha anggota Kadin dan asosiasi pengusaha lainnya dari Provinsi Gorontalo dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad hari ini (Senin, 26/8) bertolak ke Mindanao, Filipina Selatan untuk melakukan misi dagang ke negara tetangga itu. 

Sebelum bertolak, Gubernur Fadel Muhammad kepada wartawan mengemukakan, misi dagang pengusaha ke Mindanao itu untuk mendapatkan peluang-peluang bagi peningkatan ekspor dan juga perkenalkan potensi Gorontalo yang belum diketahui dunia luar. 

Kunjungan misi dagang ke Mindanao Filipina itu, kata Fadel, juga untuk memenuhi undangan Menteri Percepatan Pembangunan Filipina, sekaligus menghadiri Mindanao Business Conference tanggal 28-30 Agustus 2002 di kota Surigao, Provinsi Surigao del Norte. 

Para pengusaha Gorontalo akan bertemu dengan pengusaha Mindanao dan meninjau sentra-sentra industri di wilayah itu, sekaligus akan diterima oleh Presiden Filipina. Melalui pertemuan dan pembicaraan dengan para pengusaha Filipina itu, diharapkan banyak hal akan diperoleh pengusaha Gorontalo, baik menyangkut penjualan produk maupun membuka peluang ekspor bagi komoditi Gorontalo. 

Menurut Fadel, kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik, karena selama ini banyak komoditi potensial dari Gorontalo dimanfaatkan oleh daerah lain, seperti ikan diekspor ke Filipina melalui Sulawesi Utara. 

Semua itu akan dibicarakan dengan para pengusaha Filipina di Mindanao, sehingga komoditi pertanian, perikanan dan lainnya dapat diekspor langsung dari Gorontalo agar biayanya lebih murah. "Peluang-peluang itu sangat besar manfaatnya bagi percepatan pembangunan serta peningkatan ekonomi Gorontalo yang memiliki potensi cukup besar di berbagai sektor, apalagi untuk menghadapi era pasar bebas AFTA 2003," ungkap Fadel. 

Ia mengharapkan, peluang-peluang itu akan terbuka dan ditangkap oleh para pengusaha di Gorontalo, agar potensi daerah itu tidak akan dimanfaatkan lagi oleh daerah lain dan pengusaha luar akan menguasai perdagangan dan ekonomi Gorontalo. (Ant/ima)

DPRD Provinsi Gorontalo ke Jakarta 
Minta ABT Rp 150 Miliar 

Sabtu, 10 Agustus 2002 
Gorontalo-ROL-- DPRD Provinsi Gorontalo membentum tim beranggotakan enam anggota dewan akan berangkat ke Jakarta dalam rangka memperjuangkan permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2002 sebesar Rp 150 miliar. 

Salah seorang tim anggota dewan tersebut Karim Sadiki, Sabtu (10/8/02) di Gorontalo, mengatakan, mereka akan menghadap Wakil Presiden Dr. H. Hamzah Haz dan panitia anggaran DPR-RI untuk meminta penambahan ABT itu. 

"Kami juga akan melobi beberapa orang berkompenten atau berpengaruh terhadap penetapan ABT itu agar mereka mau mendukung maksud tersebut, "kata karim Sadiki. 

Dewan Gorontalo telah membuat proposal penambahan ABT tersebut untuk membiayai berbagai sektor pembangunan di provinsi yang masih baru ini. 

Meskipun dalam pertemuan nanti Pemerintah belum bisa mengabulkan semua permintaan dewan Gorontalo, namun paling tidak ada hasil akan di peroleh tim tersebut. 

Porsi Haji Provinsi Gorontalo telah Habis

Sabtu, 10 Agustus 2002 

JAKARTA -- Porsi jemaah haji untuk enam provinsi, Jumat (9/8), dinyatakan habis. Keenam provinsi yang habis tersebut adalah Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Demikian siaran pers yang dikeluarkan Departemen Agama, kemarin (9/8). 

Menurut Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji (BIPH), Drs Taufiq Kamil, proses pendaftaran selama ini berjalan cukup lancar. Sampai kemarin, telah tercatat 84.451 orang telah mendaftar, dengan rincian pendaftaran langsung lunas 14.350 orang, pelunasan tabungan 70.101 orang, dan ibadah haji khusus (ONH Plus) 10.000 orang. 

Sedangkan porsi haji yang tersisa 43.386 orang, yang tersebar di 24 provinsi. Sisa paling banyak terdapat di Jawa Tengah, yakni 9.165 orang. 

Seperti diberitakan sebelumnya, porsi haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Plus, atau yang lazim disebut sebagai ONH Plus, sudah habis beberapa hari lalu. Hanya selang dua setengah jam setelah pembukaan pendaftaran (Rabu, 7/8), kuota jamaah haji ini langsung habis. 

Jatah jamaah haji plus tahun 2003 sebanyak 10 ribu terpenuhi. Sedang sisanya, sekitar 5 ribu jamaah lagi, harus menunggu tambahan kuota. 

Sementara itu, menurut Taufik Kamil, kendala kecil yang dihadapi pada fase pendaftaran adalah adanya beberapa cabang Bank BRI yang mengalami gangguan line komunikasi pada kantor pusatnya dan bukan kesalahan pada SISKOHAT Pusat. "Saat ini gangguan line komunikasi itu telah dapat diperbaiki dan berjalan baik," katanya. 

Sementara itu, Menteri Agama Prof Dr H Said Agil Husin Al Munawar mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan permintaan penambahan kuota haji Indonesia kepada Pemerintah Arab Saudi. Namun hal itu, akan melihat dulu perkembangan pendaftaran haji hingga akhir Agustus 2002 ini. 

Tim anggota dewan tersebut ke Jakarta dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sun Biki dengan rombongan, antara lain Laode Haimudin, Abdul.ant

Gorontalo Siap Ekspor Ikan dan Jagung ke Filipina 

Jumat, 09 Agustus 2002 
Manado-ROL-- Gubernur Provinsi Gorontalo, Fadel Muhammad mengatakan, daerahnya siap mengekspor jagung dan ikan ke negara tetangga, Filipina, sebagai bagian dari bentuk konkret kerja sama BIMP-EAGA. 

Di sela-sela Senior Official Meeting (SOM) Ke-10 Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, East Asean Growt Area (BIMP-EAGA), Jumat pagi di Manado, Gubernur Fadel, mengatakan, Gorontalo memiliki potensi jagung dan ikan yang cukup besar. 

"Sebagai langkah awal, akan diekspor 200 hingga 250 ton ikan mentah dan 10 hingga 20 ton jagung ke Filipina, kata Gubernur Fadel Muhamad. Ekspor produk komoditas tersebut merupakan permintaan beberapa pengusaha ikan kaleng dan produk minuman di negara tetangga itu. Usaha ini juga mendapat dukungan positif pemerintah Filipina, dengan memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada pengusaha melakukan ekspor dari Indonesia. 

Dalam waktu dekat saya bersama beberapa pengusaha Gorontalo akan berkunjung ke Filipina, untuk mencari peluang pasar dan mencari masukan tentang produk komoditi apa yang mereka perlukan. Selain agrobisnis dan industri, dalam kunjungan ke luar negeri itu, saya akan menjelaskan potensi pariwisata, peluang investasi, bisnis di Gorontalo, kata Fadel Muhamad. 

Pada kesempatan itu, Gubernur Fadel juga menjelaskan program daerah tersebut dalam menerobos pasar ekspor, antara lain melalui peningkatan Bandara Djalaludin agar bisa didarati pesawat cargo dan pesawat berbadan lebar. Begitu juga dengan Pelabuhan Anggerek Gorontalo akan dilengkapi 
dengan berbagai fasilitas tertentu agar bisa disinggahi kapal luar negeri, guna perlancar kegiatan ekspor - impor dari daerah tersebut. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Mindanao, Jesus G. Dureza mengatakan, pemerintahannya memberikan dukungan semua kegiatan perdagangan, bisnis, investasi, dan parawisata dalam kerangka kerjasama BIMP-EAGA. 

Menurut Dureza, peluas perdagangan produk Indonesia cukup besar, mengingat penduduk Kota Mindanao mencapai 18 juta jiwa itu sangat membutuhkan berbagai produk perdagangan dan komoditi dari luar. "Sama halnya dengan Indonesia, masyarakatnya membutuhkan produk luar negeri, apakah itu sandang, pangan maupun produk kosmetik lainnya, "ujar Jesus G. Dureza.ant

Hari Ke-9 Kuota Jemaah Haji 
Provinsi Gorontalo Terpenuhi 

Jumat, 09 Agustus 2002 17:34:00 
Jakarta-ROL-- Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar memenuhi janjinya menambah jumlah kuota untuk jemaah haji khusus (dulu dikenal dengan ONH plus) sebanyak 5.000 orang. 

Penambahan tersebut, kata Menag, Jumat, dilakukan setelah hingga hari kesembilan pendaftaran haji, kuota haji untuk jemaah haji khusus sebanyak 10.000 jemaah telah habis. Hingga kini tercatat sebanyak 84.451 jemaah haji sudah mendaftarkan diri dengan perincian pendaftaran langsung lunas sebanyak 4.350 orang, pelunasan tabungan sebanyak 70.101 orang, dan jemaah haji khusus sebanyak 10.000 orang. 

Sebanyak 77.163 calon jemaah haji yang mendaftar melalui tabungan haji belum melunasi tabungannya dan masih diberi kesempatan melunasinya hingga 30 Agustus 2002. Apabila hingga 30 Agustus yang bersangkutan belum melunasi maka pendaftarannya dinyatakan batal. 

Dengan demikian, sisa kuota haji yang belum dipergunakan hingga Jumat pukul 12.00 WIB sebanyak 43.386 orang yang tersebar dai 24 provinsi, dari 205 ribu orang total kuota haji Indonesia. Hingga hari kesembilan pendaftaran haji, enam provinsi kuotanya sudah terpenuhi, yaitu Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Selawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. 

Porsi provinsi yang tidak terpenuhi sampai dengan 30 Agustus, akan diperebutkan secara nasional dari l sampai 30 September 2002. 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2003 ditetapkan dalam dolar AS dengan kurs yang berlaku saat pembayaran dilakukan. Pembayaran dibagi dalam tiga zona embarkasi.

Zona I (Embarkasi Banda Aceh, Batam dan medan) sebesar 2.577 dolar AS, Zona II (embarkasi Jakarta, Solo dan Surabaya) sebesar 2.677 dolar AS, dan Zona III (embarkasi Balikpapan dan Makasar) sebesar 2.777 dolar AS. 

Untuk masing-masing zona itu masih ditambah biaya operasional dalam negeri sebesar Rp1 juta rupiah per jemaah. 

Sedangkan untuk jemaah haji khusus dikenakan minimal sebesar 3.500 dolar AS per jemaah haji yang dapat disalurkan kepada sekitar 197 penyelenggara haji khusus yang telah mendapat izin pemerintah. 

Sementara itu, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag Taufiq Kamil mengatakan, paspor haji khusus (berwarna coklat) yang biasa dipergunakan oleh jemaah haji Indonesia masih sangat layak dipergunakan dan belum perlu diganti. 

"Saat ini saja, hampir semua negara meniru cara Indonesia dalam menerapkan paspor haji, kecuali sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Jepang. Masak negara lain meniru paspor kita, malah kita mau menggantinya," katanya. 

Menurut dia, kelebihan paspor haji dengan paspor biasa (berwarna hijau) ada tiga hal yaitu lebih mudah diperoleh tanpa perlu datang langsung ke imigrasi, harganya murah dan diterima oleh Pemerintah Arab Saudi.

Pemprov Gorontalo Alokasikan Anggaran 
Saprotan Rp 70,5 Miliar 

Rabu, 07 Agustus 2002 
Gorontalo-ROL-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo pada tahun anggaran 2003 akan mengalokasikan anggaran Rp 70,5 miliar untuk pengadaan sarana produksi pertanian (saprotan) di daerah tersebut. 

Pengadaan saprodi itu guna mendukung program pertanian saprotan pada lahan seluas 47.000 hektar, kata Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Syukri Kaharu, Rabu (7/8/02) di Gorontalo. 

Syukri menambahkan, pada tahun anggaran 2002 yang masih berjalan saat ini, Pemprov Gorontalo mengalokasikan anggaran Rp 22,5 miliar untuk program agropolitan pada lahan seluas 15.000 hektar. 

Kendala dalam pelaksanaan program agropolitan tahun 2002 ini, khususnya untuk pengembangan tanaman jagung, menurut Syukri, karena belum optimal koordinasi pelaku dan pelaksana program itu, baik instansi berkompetan, swasta, maupun para petani. 

Kebanyakan petani tidak serius membuka lahan untuk di tanami jagung, karena para pemilik lahan maupun petani masih ingin melihat lebih dahulu prospek penanaman jagung, apakah menguntungkan atau tidak, barulah mereka melakukan penanaman. 

Persoalan lain, menurut dia, masih terbatasnya jalan akses ke sentra produksi, pada hal pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana Rp 182,5 miliar untuk pembangunan dan pembukaan jalan akses ke 73 sentra produksi pertanian. 

"Terbatasnya jalan akses ke sentra produksi ini menjadi kendala, karena para petani tidak mau merugi, ketika mereka sudah melakukan penanaman secara besar-besaran tetapi pada saat panen kesulitan mengangkut hasil produksi karena jalan rusak," ujarnya. 

Untuk tahun anggaran 2003 mendatang, Pemprov Gorontalo mengalokasikan anggaran Rp 375 miliar untuk pembukaan dan pembangunan jalan pada 150 sentra produksi, guna mendukung target program agropolitan. 

Hasil rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) Provinsi Gorontalo 2002 pekan lalu, tidak mengevaluasi secara implisit hasil capai program agropolitan seluas 15.000 hektar serta pembangunan jalan pada 73 sentra produksi di tahun 2002 ini. Ant

Pemda Kabupaten Gorontalo Jadikan
Nantu Sebagai Taman Nasional 

Selasa, 06 Agustus 2002 
Gorontalo-ROL-- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gorontalo akan menjadikan Suaka Marga Satwa Nantu yang khusus memiliki fauna dan flora langka di dunia, sebagai taman nasional. 

Bupati Gorontalo, Achmad Pakaya, Selasa (6/8/02)di Gorontalo, mengatakan, keunikan flora dan fauna di hutan Nantu sangat khas dan tidak terdapat di taman nasional lain di Indonesia maupun pada negara-negara di Dunia. 
Kekayaan alam suaka marga satwa tersebut sudah tersebar ke mancanegara sehingga telah menarik seorang peneliti dari Australia melakukan penelitian dan wartawan BBC London membuat film dokumenter di Nantu. 

Menurut Pakaya, sejumlah satwa dan fauna di hutan suaka itu, antara lain Babi Rusa, Anoa, Nuri, Rangkong serta Tarsius sangat unik dan hanya ditemukan di wilayah tersebut. Jika Nantu telah menjadi taman nasional, maka arealnya akan ditentukan dan masyarakat tidak sesuka hati lagi mengambil hasil kekayaan Nantu, sehingga kelestarian flora dan fauna bisa lebih terjamin. 

Keunikan dan keitimewaan dari keaneka ragaman satwa maupun fauna di Nantu, harus dilestarikan dan dijauhi dari tangan-tangan jahil, agar generasi mendatang tidak hanya mendengar nama Babi Rusa, tetapi dapat melihat langsung di taman nasional Nantu. Bupati Gorontalo Pakaya meminta instansi terkait segera membuat peraturan semacam sanksi dan tindakan tegas bagi setiap orang yang merusak kelestarian hutan suaka marga satwa tersebut.ant

Keterlambatan Program Etalase Perikanan 
Karena Kekurangan SDM 

Selasa, 16 Juli 2002 
Gorontalo-ROL-Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Nasrun Patadjai mengatakan, keterlambatan pelaksanaan progaram etalase perikanan di daerah tersebut karena kekurangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. 

Program etalase perikanan dengan anggaran sebesar Rp6 miliar di daerah tersebut agak tersendat karena kemampuan SDM dinas perikanan kurang memadai, kata Nasrun Patadjai, Selasa di Gorontalo. 

Nasrun mengatakan, anggaran sebesar itu yang dialokasikan melalui APBD tahun 2002, harus disesuaikan dengan mekanisme serta keinginan masyarakat setempat, termasuk cara pembayaran kepada kontraktor. 

Meskipun kemampuan SDM agak tersebut, namun program etalase perikanan itu tetap akan dilaksanakan dengan membentuk tim kerja untuk mengejar ketertinggalan. 

Disamping itu, terus melakukan pembenahan dan berusaha meningkatkan kualitas SDM, kata Nasrun, sambil menambahkan, program tersebut harus sukses. 

Pada kesempatan itu, Nasrun membenarkan, dana APBD tersebut akan mengalami revisi untuk menyesuaikan dengan keinginan masyarakat setempat. 

Semakin tingginya keinginan masyarakat dan pemerintah dalam menyukseskan program etalase perikanan di Gorontalo, maka rencana tersebut pasti bisa berjalan dengan baik dan lancar. 

Program elatase perikanan itu, antara lain meliputi aspek pengembangan teknologi dan optimalisasi serta konservasi, pengembangan ekonomi serta pengembangan infrastruktur pelabuhan laut dan airport cargo. 

Pengembangan perikanan tangkap, pelabuhan perikanan, budi daya perairan, wisata bahari, SDM, desa nelayan, pelabuhan udara cargo, marine industri, kota pantai serta pengembagan pulau-pulau kecil. Ant

Pemerintah Provinsi Gorontalo Bantah Masuk 
Satpol Pamong Praja Dikenakan Pungutan 

Selasa, 16 Juli 2002 
Gorontalo-ROL-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo, Mansur Datuage membantah, tudingan masuk anggota satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dikenakan punggutan sebesar Rp500 ribu per orang.  "Informasi punggutan tersebut tidak benar, karena penerimaan Satpol PP Pemprov Gorontalo sudah ada prosedur dan tidak dikenakan biaya sepeserpun, "kata Sekda Mansur Datuage, Selasa di Gorontalo. 

Mansur Datuage mengatakan, berita Satpol PP Pemprov telah mencapai 123 orang, juga tidak benar karena kondisi keuangan daerah saat ini belum bisa membayar honor untuk Satpol sebanyak itu. 

"Memang ketika dibuka pendaftaraan penerimaan Satpol PP telah mendaftar sekitar 100 orang, namun setelah dilakukan seleksi hanya 45 orang diterima, "kata Mansur, sambil menambahkan, informasi dari luar hanya mengada-ada. 

Tudingan bahwa Pemprov memungut biayai sebesar Rp500 ribu untuk pakaian seragam Satpol PP, merupakan kerjaan dari orang-orang tidak tahu menahu dengan situasi dan kondisi di lingkungan Pemrov dan sengaja memperbesar masalah tersebut. 

Ada beberapa orang menawarkan diri menjadi Satpol PP tanpa diberi honor, namun hal itu tidak diizinkan oleh Pemprov Gorontalo. "Kami tidak mau menyusahkan rakyat meskipun pada kenyataannya banyak yang ingin bekerja meskipun tidak menutut diberi honor, "kata Mansur. 

Kepala Ketertiban Pemprov Gorontalo, Gozali Gobel mengatakan, penerimaan anggota Satpol PP telah melalui prosedur sesuai ketentuan dan peraturan berlaku. 

Mengenai tundingan terjadi punggutan dalam proses penerimaan Satpol PP itu, Gozali mengatakan, bila memang ada bukti kearah itu pasti oknum penerim uang itu akan ditindak dan proses secara hukum. Ant

Pemprov Gorontalo Serahkan Bantuan 
Korban Banjir 

Selasa, 16 Juli 2002 
Gorontalo-ROL-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan serahkan bantuan kepada korban bencana banjir yang terjadi pertengahan bulan Mei 2002 lalu melanda masyarakat di sejumlah kelurahan di Kota Gorontalo. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Gorontalo, Gaffar Dude, Selasa di Gorontalo, mengatakan, bantuan dari Pemprov senilai Rp 100 juta bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2002. 

Bantuan dalam bentuk bahan bangunan itu akan diberikan kepada 28 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat diterjang air luapan Sungai Bone pertengahan bulan Mei 2002 lalu. 

Bencana banjir tersebut telah merendam ratusan rumah penduduk, namun setelah diteliti hanya rumah ke 28 KK tersebut mengalami kerusakan sangat parah sehingga mendapat prioritas untuk dibantu. 

Setiap KK itu mendapat 65 lembar seng, 18 sak semen, dan masing-masing satu kubik papan dan balok, serta paku dan peralatan untuk keperluan pembuatan dan pemugaran rumah. 

"Memang banyak rumah terendam air tetapi, bantuan tersebut lebih diprioritaskan ke rumah rusak parah da dari keluarga kurang mampu, "kata Dude seraya menambahkan, Pemkot Gorontalo tidak pilih kasih dalam menentukan penerima bantuan. 

Penyalur bantuan tersebut dimintakan bertindak adil dan jangan melakukan pemotongan dalam bentuk apapun, kata Dude mengingatkan. 

Korban penerima bantuan tersebut agar menggunakan bahan - bahan bangunan tersebut sebaik mungkin, jangan disalahgunakan untuk kepentingan lain, kata Dude. Ant

Provinsi Gorontalo Akan Bentuk 
Dua Kabupaten Baru 

Jakarta-RRI Online--Gubernur Gorontalo, Fadel Muhamad, mengatakan Tim komisi II DPR-RI merestui keinginan pemerintah dan masyarakat Gorontalo untuk membetuk dua kabupaten baru di provinsi tersebut. Kabupaten baru tersebut adalah Bone Bolango dan Pohuwato hasil pemekaran Kabupaten Boalemo, kata Gubernur Fadel, Rabu di Gorontalo, menjelaskan hasil kunjungan Tim Komisi II DPR-RI diketuai Manase Malo di daerah itu. 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango telah dirintis sejak tahun lalu, sedangkan Kabupaten Pohuata segera dibentuk panitianya untuk mempersiapkan berbagai kelengkapan administrasi dan sebagainya, kata Fadel menambahkan. 

Dengan pemekaran tersebut, maka Provinsi Gorontalo akan memiliki lima daerah, yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Pohuwato.

Gubernur Fadel Muhamad mengatakan, pemekaran Kabupaten Boalemo merupakan cara terbaik dalam usaha mengatasi masalah tarik-menarik penentuan lokasi ibu kota di kabupaten tersebut. Sejak Kabupaten Boalemo terbentuk sekitar dua tahun lalu, terjadi dua opsi lokasi ibu kotanya, yakni satu pihak menghendaki Tilamuta dan pihak lain meminta Marisa. Sebab itu, melalui pemekaran tersebut diharapkan keinginan masyarakat untuk menjadikan Tilamuta dan Marisa menjadi ibu kota kabupaten akan terpenuhi seiring dengan pemekaran Kabupaten Boalemo. 

Sementara itu, Bupati Boalemo Iwan Bokings mengatakan, direstuinya pembentukan pembentukan Kabupaten Pohuato maka polemik dari pasal 7 dan pasal 8 undang-undang pembentukan Kabupaten Boalemo segera terselesaikan. Iwan menjelaskan, pasal 7 mengatakan bahwa ibu kota Kabupaten Boalemo adalah Tilamuta, sedangkan pasal 8 menyatakan bahwa dalam kurun waktu lima tahun setelah terbentuk akan dipindahkan ke Kecamatan Marisa. Dalam waktu dekat, kata Iwan Bokings, pemerintah segera membentuk panitia persiapan pembentukan Kabupaten Puhuwato dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang tersebar di 10 kecamatan. (afg/ant)

Berita lain tentang Provinsi Gorontalo, klik di bawah ini:

• Gorontalo Post Online
• Republika Online
• Kompas Online